Suara.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menuai sorotan. Tindakan itu dipandang sebagai bagian dari operasi politik menggembosi Khofifah.
Diketahui, penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil dilakukan sebagai tindak lanjut KPK usai menangkan tangan atau OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Adapun asumsi penggeledahan sebagai upaya menggembosi Khofifah itu tidak terlepas dari nama Khofifah yang moncer disebut beberapa lembaga survei berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres). Termasuk untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung NasDem.
Menjawab asumsi tersebut, analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio tidak yakin penggeledagan sebagai operasi politik untuk menggembosi Khofifah. Mengingat, nama Khofifah belum pasti menjadi cawapres.
"Kalau memang belum pasti ya agak sumir kalau kita dekatkan kasus pemeriksanaan ruang kerja Emil Dardak dan Khofifah Indar Parawansa sebagai sebuah kegiatan politik penggembosan," kata Hendri dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (25/12/2022).
Karena itu Hendri menilai tidak ada kaitan antara penggeledagan yang dilakukan KPK dengan potensialnya nama Khofifah sebagai cawapres.
"Saya tidak melihat ada garis lurus penggerebekan atau pemeriksaan ruang kerja, ya penggeledehan ruang kerja gubernur dan wakil gubernur dengan kegiatan politis. Kecuali memang sejak awal atau sudah diumumkan bahwa pasangan yang akan diusung oleh koalisi perubahan adalah Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa," tutur Hendri.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komaruddin melihat hal berbeda. Ia memandang memang ada upaya dari KPK ikut mencampuri persoalan politik dalam kaitannya Khofifah sebagai cawapres potensial, baik untuk Anies, maupun kubu manapun kelak.
Penilaian itu diakui Ujang sebagai penilaian subjektif dari dirinya.
"Saya melihat, walaupun memang saya agak sumir ya agak subjektif melihat kalau misalkan penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah itu bagian daripada skenario politik," kata Ujang.
Menurut Ujang, di dunia ketiga, termasuk di Indonesia, institusi hukum masih sangat rentan diintervensi oleh politik. Karena itu, bukan tidak mungkin, penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil menjadi salah satunya.
Atas dasar itu, Ujang mengatakan wajar apabila kemudian muncul asumsi di publik bahwa kegiatan KPK menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil sebagai operasi politik terkait Pilpres.
Kendati demikian diakui Ujang, penilaian buruk tidak dapat dilakukan. Tetapi melihat rekam jejak dan fakta bahwa institusi penegak hukum kerap bermain atau diintervensi masuk di wilayah politik, asumsi tersebut tidak bisa dihindarkan.
"Ya saya sih, ini bagian daripada mohon maaf tanda petik ya, bisa saja bagian dari operasi, kalau saya sih meliatnya begitu. Jadi ya bisa saja karena tadi di negara kita institusi hukum, lembaga hukum atau instrumen hukum masih bisa dijadikan atau diintervensi oleh politik," tutur Ujang.
Anies Butuh Khofifah
TERPOPULER
