Suara.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bak menjadi hadiah mengejutkan untuk pergantian tahun 2022 ke 2023.
Pro dan kontra mengiringi penerbitan Perppu ini. Bahkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengungkap celah Presiden Joko Widodo bisa dimakzulkan akibat perkara ini.
Namun ancaman pemakzulan Jokowi sepertinya bukan satu-satunya hal merugikan yang mesti dihadapi. Menurut analisis pakar kebijakan publik Chazali H Situmorang, penerbitan Perppu Cipta Kerja juga berbalik menjadi "bonus" untuk lawan politik Jokowi, yakni eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebagai gambaran, Anies sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden 2024 oleh Partai NasDem. Deklarasi ini seketika menyita perhatian publik, apalagi Anies kerap dinilai sebagai antitesis Jokowi.
Lewat diskusinya bersama Hadhy Priyono di kanal YouTube Jurnal Politik TV, ahli kebijakan publik dari Universitas Nasional itu membeberkan alasannya menyebut Perppu Cipta Kerja dapat menguntungkan Anies.
"Kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan pemerintah saat ini, yang jauh dari keadilan sosial yang dirasakan masyarakat, ini adalah sebetulnya, 'bonus' bagi Anies. Bonus. Kalau saya mengatakan istilahnya bonus," tutur Chazali, dikutip pada Sabtu (7/1/2023).
"Karena dengan peraturan pemerintah ini memberikan ruang Anies untuk melakukan perubahan semakin besar. Isu yang diangkat itu bisa semakin besar, semakin banyak," sambungnya.
Chazali bahkan membocorkan sejumlah isu yang bisa diangkat Anies untuk memuluskan rencana pencapresannya di tahun 2024 mendatang.
"Dia bisa angkat aspek buruh. Dia bisa angkat nih, buruh yang terjebak dengan Perppu ini, dia bisa janjikan akan melakukan perubahan," terang Chazali.
Baca Juga: Guru Besar UMS Sebut Perppu Selamatkan Putusan MK soal UU Ciptaker
Chazali menilai pemerintah telah melakukan kesalahan besar dengan nekat menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Bahkan tujuan utama penerbitan Perppu Cipta Kerja, yakni menggaet investor, juga dinilai akan gagal total lantaran banyak norma ketenagakerjaan yang dilanggar.
"Saat nanti Pemilu, arah berubah, bisa remuk juga ini investor yang melakukan upaya-upaya yang sifatnya melanggar norma-norma yang ada. Saya yakin nggak tertarik investor kalau begini. Ribut lagi buruh, kan? Sudah ancam-ancam lagi mau turun, kan?" kata Chazali.
Ketimbang menciptakan regulasi yang membuat geram publik, Chazali menilai semestinya pemerintahan Jokowi mementingkan aspek keadilan sosial. Bila isu ini yang gencar dikerjakan pemerintahan Jokowi, maka akan semakin sulit lawan politiknya mencari celah merebut hati masyarakat.
"Tapi kan ini enggak, maka ini menjadi 'bonus' bagi Anies. Jadi modal politik (untuk Anies)," ungkap Chazali.
"Maka PKS sama Demokrat, nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau dapat 20 persen, selesai, masuk gelanggang. Yang penting sekarang bagaimana Anies ini masuk gelanggang. Sekarang kan masih di luar gelanggang dia, masih ramai orang-orang (mempertanyakan), 'Jadi nggak? Jadi nggak?'" tandasnya.
