REGIONAL:
Suara.com - Beberapa waktu lalu, Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak pemerintah tidak mencampuri urusan kontestasi politik terlalu jauh.
Merespons hal tersebut, salah satu tokoh pendukung Anies Baswedan, Sudirman Said mengemukakan pendapatnya. Ia menyatakan pesan dari SBY memberikan angin segar untuk iklim demokrasi di Indonesia.
"Pesan dari SBY meminta agar Pemerintah tidak mencampuri terlalu jauh kontestasi Pemilu 2024, ini pernyataan yang membawa angin segar bagi demokrasi. Mengapa? Karena sudah sepatutnya partai politik itu menjadi penyuara aspirasi publik," katanya seperti dikutip Antara pada Sabtu (14/1/2023).
Tak hanya itu, ia juga mengemukakan pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. Lantaran banyaknya praktik yang mengarah pada upaya menodai kredibilitas Pemilu 2024 kini mulai bermunculan.
"Seperti diberitakan, bahwa mulai datang sekelompok masyarakat yang melaporkan ke DPR dalam rapat dengar pendapat bahwa ada potensi dan risiko kecurangan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilu. Hal itu (laporan) yang sangat baik dan harus dihidupkan," katanya.
Sudirman juga mengemukakan, harapan agar pemerintah bisa menjaga netralitas lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu.
"AHY dan SBY menyampaikan pesan kuat dan harapan agar penyelenggara pemilu, aparat negara, dan pemerintah bisa menjaga netralitas, baik TNI, BIN, Polri, dan KPK. Lembaga negara dan penegak hukum jangan jadi alat politik," kata mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Mantan Menteri ESDM ini pun berharap semua partai politik menyerukan hal serupa, yaitu menuntut netralitas lembaga penegak hukum serta lembaga negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Ibarat suatu turnamen sepak bola, sangat wajar bila semua kesebelasan menuntut penyelenggara dan para wasit berlaku fair, menjaga netralitas, dan membangun sportivitas. Bila ini terjadi, maka hasil apa pun yang diperoleh pemilu yang adil dan kredibel akan diterima oleh rakyat dengan tenang," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan SBY memberikan pernyataan terkait Pemilu 2024.
Mereka berharap Pemilu 2024 terlaksana dengan adil bagi semua kontestan. AHY dan SBY juga mengimbau penyelenggara pemilu, pemerintah, dan penegak hukum mampu melindungi kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara dalam iklim demokrasi.
Sementara, SBY menegaskan, bahwa seorang pemimpin harus dipersiapkan khusus oleh pihak-pihak tertentu.
Bahkan, ia mencontohkan, saat mendekati akhir masa jabatannya tidak mempersulit tokoh atau individu yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden.
"Kalau saya, saya ini percaya bahwa akan lahir pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Saya nggak percaya pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu," katanya seperti dikutip SuaraJawatengah.id pada Rabu (11/1/2023) malam.
Tak hanya itu, ia menilai negara sudah terlampau jauh jika harus menyiapkan keberlanjutan pemimpin yang diinginkan oleh pihak tertentu.
"Negara harus memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga menganggu fairness keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia beranggapan negara tidak berhak untuk mencampuri terlalu jauh sosok yang saat ini sedang ingin berkompetisi, untuk meningkatakan kapabilitas dan elektabilitas. Sebab menurutnya, Pemilu milik rakyat
"Yang berdaulat rakyat. KPU sifatnya penyelenggara, jadi yang punya hajat Rakyat Indonesia. Mereka punya hak memilih dan memilih," ujarnya.
TERPOPULER