Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli angkat bicara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/1/2023) kemarin.
Taufik mengakui memang ada satu ruangan anggota fraksi yang digeledah penyidik lembaga antirasuah itu.
Namun, Taufik tak mau menyebutkan siapa anggota yang dimaksud itu. Ia juga tak berada di lokasi saat penggeledahan dilakukan.
"Ada beberapa ruangan yang diperiksa KPK. Menurut info, ruang salah satu baleg PKS juga diperiksa selain dari PDIP, Gerindra dan Golkar," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (19/1/2023).
Meski demikian ia mengkalim penyidik KPK tak menyita dokumen apapun saat menggeledah ruangan anggota dewan. Beberapa catatan yang dibawa berasal dari ruangan Sekretariat Dewan mengenai catatan rapat di tahun 2018.
"Tapi tidak ada barang yang di sita dari ruang-ruang anggota dewan," ucapnya.
Selebihnya, ia menyatakan dukungannya terhadap proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogadung, Jakarta Timur. Jika memang perlu, pihaknya siap membantu untuk memperlancar pemeriksaan.
"PKS mendukung langkah-langkah KPK selama dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.
KPK Geledah Gedung DPRD DKI
Baca Juga: KPK Sebut Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pulogebang Rugikan Negara Ratusan Miliar
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ruangan kerja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota DPRD, Mohamad Taufik turut digeledah pada rangkaian penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Selasa (17/1/2023).
Hal itu diungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023).
"Iya (turut digeledah) di lantai 10 dan teman juga tahu di sana kan ada lantai 10 tadi saya sebutkan termasuk lantai 2. Termasuk (ruangan) Ketua DPRD Prasetyo Edi," kata Ali.
Ali mengungkap pada penggeledahan di Kantor DPRD DKI Jakarta penyidik KPK menggeledah enam ruangan, di antaranya lantai 10, 8, 6,4, dan 2, serta ruangan staf komisi DPRD DKI Jakarta.
Hasil penggeledahan itu KPK mengamankan sejumlah barang, di antaranya dokumen dan alat elektronik.
"Diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," jelas Ali.
