Dalam perayaan HUT Golkar ke-50 di JI Expo Kemayoran, Jokowi mewanti-wanti partai beringin tersebut agar tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024.
"Golkar sebagai partai yang sudah matang punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun sudah banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia," kata Jokowi.
"Oleh sebab itu saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024," sambungnya.
Pesan yang sama diucapkan Jokowi saat menghadiri acara Perayaan HUT ke-8 Partai Perindo. Kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Jokowi menitipkan untuk hati-hati dalam memilih capres yang akan didukung.
"Tetapi yang kedua, juga hati hati, milih capresnya juga harus bener Pak Hary. Karena nanti akan membantu partai mengejar treshold. Hati hati. Milih capresnya hati-hati milih cawapresnya hati-hati."
NasDem Sebut Tak Khawatir
Wacana pun bergulir hingga membuat Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie mengungkapkan, NasDem siap jika seandainya nanti menterinya didepak dari kabinet lewat reshuffle. NasDem disebut sama sekali tak merasa khawatir.
"NasDem nggak khawatir sedikitpun, NasDem siap menghadapi segala situasi," kata pria yang akrab disapa Gus Choi daat dihubungi pada Jumat (23/12/2022).
Namun, Gus Choi mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle menjadi hak prerogratif presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle kepada Jokowi.
"Hak prerogatif presiden. Silakan saja maunya apa," tuturnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat turut memberikan komentar menanggapi Jokowi yang memberikan sinyal melakukan reshuffle.
Djarot meminta supaya dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot.
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang betakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
TERPOPULER
