Banjir Kontroversi Terpa BRIN, Anggaran Bengkak Tapi Minim Kemajuan Riset

Suara.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini tengah dibanjiri oleh segudang kontroversi. Sang Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko baru-baru ini menerima dampak dari banjir kontroversi yang menerpa lembaga pimpinannya itu. Ia bahkan terancam dicopot dari jabatannya.

DPR RI merekomendasikan ke Jokowi agar Handoko segera dilepas dari jabatan prestisiusnya itu gegara tak mampu membendung isu-isu yang kini tengah mendera BRIN.

"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto membaca hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023).

Lantas, apa saja kontroversi BRIN yang bikin DPR sampai-sampai mendesak sang presiden agar Handoko turun jabatan?

Problem soal anggaran

Salah satu titik permasalahan utama yang mendera BRIN adalah soal tingginya anggaran program riset.

Hal tersebut turut disoroti oleh Anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun yang turut mempertanyakan tingginya pagu riset BRIN.

"Saya mau bertanya, pertama tentang pagu anggaran. Saya baca di halaman dua, total pagu BRIN ini Rp 6,3 triliun, ya Pak Handoko, ya. Terdiri dari urusan operasional Rp 4 triliun, PNBP Rp 1,99 miliar, BLU Rp 1,43 miliar, dan loan artinya pinjaman ya Pak. 435 ini Bapak minjamkan ke orang gitu kan?," sindir Rudi.

Sorotan yang sama juga turut dikemukakan Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun, padahal semua lembaga sudah melebur," ujarnya.

Bikin Susi Pudjiastuti nangis gegara hentikan sistem peringatan tsunami

Beberapa waktu yang lalu, pihak BRIN menghentikan sistem peringatan tsunami. Langkah tersebut membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti 'menangis'.

"(Emoji menangis)," tulis Susi di akun Twitter resminya seperti dikutip Suara.com, Kamis (2/2/2023).

Cuitan susi juga mendulang reaksi senada dari warganet yang menyayangkan langkah BRIN itu.

"Kalau sistem early warning tsunami di Indonesia masih ada kekurangan, seharusnya diberikan dukungan untuk terus diperbaiki. Bukan program pengembangan dan pemeliharaannya dihentikan," kritik warganet.