Tragedi Depo Berulang, Haruskah Nicke Dan Ahok Mundur?

"Ini kan kurang fair. Seharusnya anggaran dan SDM perawatan ini dialokasikan cukup untuk menangani fasilitas pertamina secara nasional," ujar Mulyanto.

Mulyanto meminta agar seluruh jajaran Pertamina dievaluasi. Ia bahkan turut menyebut sosok Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga harus dievaluasi.

Termasuk kinerja komisaris utama, Bapak Ahok, yg bertanggung jawan terhadap pengawasan perusahaan dan membawahi Komite Resiko.

Mulyanto mengungkapkan, setelah kunjungan ke lokasi kebakaran Plumpang, rencananya Komisi VII akan memanggil pihak Pertamina. Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2023 atau Jumat besok.

Disinggung soal dugaan unsur kesengajaan atau sabotase, Mulyanto menyebut dirinya belum melihat ada motif-motif tertentu seperti sabotase atau kesengajaan.

Sementara itu, anggota Komisi VII lainnya, Diah Nurwitasari mengatakan, dari hasil berdialog dengan pihak Pertamina, upaya investigasi sudah dilakukan atas insiden sejumlah kebakaran yang melanda depo atau kilang Pertamina.

"Dan investigasinya itu melibatkan baik secara internal maupun ada investigasi dari pihak ketiga. Jadi artinya, sebuah penilaian yang bukan semata-mata berasal dari internal Pertamina itu sendiri," ujar Diah.

"Dari beberapa hasil investigasi yang dikemukakan kepada kami, ya secara umum mencuat bahwa yang pertama banyak persoalan itu. Misalkan terkait dengan petir, jadi versi dari Pertamina adalah memang berdasarkan penelitian katanya gitu yah, bahwa karakteristik petir di Indonesia ini berbeda dengan karakteristik di negara negara subtropis. Sementara alat penangkal petir atau perlindungan terhadap petir yang dipasang banyak yang berasal dari negara-negara subtropis," sambungnya.

Diah kemudian juga menyoroti soal manajemen Pertamina. Di mana pengawasan di lapangan, pemeriksaan, kecermatan untuk memeriksa setiap kondisi yang ada.

"Dan ya boleh jadi memang sebetulnya di Pertamina kan diterapkan satu standar porsedur yang safety yang tinggi. Nah ini tidak boleh terjadi kelalaian," katanya.

Desakan Dirut-Komut Pertamina Mundur Atau Dimundurkan

Di sisi lain, pengamat ekonomi energi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, Direktur Utama, Nicke Widyawati dan Komisaris Pertamina harus mundur pascaterjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.

"Kalau bisa, mundur atau dimundurkan," ujar Fahmy, Rabu (8/3/2023).

Langkah itu menurutnya harus dilakukan, bila tidak ada tanggung jawab dari Pertamina atas terjadinya kebakaran depo Plumpang. Apalagi peristiwa itu telah merenggut 19 nyawa manusia.

"19 nyawa ini tidak bisa diabaikan, Dirut dan Komisaris Pertamina harus mundur atau diganti. Kalau tidak mau, Erick Thohir yang harus mengganti," katanya.

Menurutnya, perbaikan sistem keamanan di depo Pertamina dan kilang harus dilakukan. Bila tidak diperbaiki, maka kejadian serupa akan kembali terjadi.

"Sudah berkali-kali terjadi masa tidak bertanggung jawab?," katanya.

Tanjung Priok Cocok Jadi Depo Pertamina Baru

Fahmy juga menilai sudah seharusnya depo Pertamina pindah, tidak lagi bertempat di Plumpang. Mengingat, kepadatan di wilayah itu menyebabkan udara sekitar depo menjadi hangat cenderung panas.

Selain itu, persediaan air menjadi menipis. Padahal, idealnya ketersediaan air di wilayah depo harus mencukupi, hal itu untuk mendinginkan area.

"Di Plumpang sudah tidak ada air, maka secara teknis tidak layak," kata dia.

Tempat baru untuk depo, menurutnya harus berada di Jabodetabek. Mengingat, depo tersebut akan memasok minyak untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menyebut area dekat pelabuhan sangat cocok menjadi depo Pertamina. Salah satunya adalah kawasan Tanjung Priok yang dinilai ideal, karena dekat dengan kapal tanker merapat dan dengan debit air.

Menurut Fahmy, luasan depo baru menyesuaikan tanker yang memasok minyak. Namun juga diperlukan buffer zone atau zona aman sekitar 5 kilometer dari depo. Lokasi juga harus jauh dari permukiman penduduk. Pemindahan depo diyakini tidak akan mengganggu pasokan.

Jangan Kambinghitamkan Petir

Fahmy juga menyebut diperlukan mitigasi independen untuk mengantisipasi petir, yang selama ini dikambinghitamkan sebagai penyebab dan pemicu ledakan atau kebakaran di depo atau kilang Pertamina.

"Menurut prediksi saya, sistem keamanan yang dipakai Pertamina sangat buruk dan di bawah standar keamanan internasional. Mestinya ada begitu tersulut api, ada mekanisme berjenjang yang bisa mencegah api tidak menjadi besar," tuturnya.

Indonesia perlu mempelajari sistem keamanan zero accident (nol kecelakaan) yang berlaku di Eropa dan Amerika. Di negara-negara yang ada dalam dua benua tadi, sangat jarang terjadi ledakan atau kebakaran depo.

"Karena mereka menerapkan keamanan yang bagus. Kalau sering kebakaran, di depo Plumpang sudah tiga kali, maka saya simpulkan keamanan Pertamina sangat buruk," imbuh Fahmy.

Apa Penyebab Kebakaran Depo Plumpang?

Sampai saat ini pertanyaan itu belum terjawab. Baik Pertamina maupun polisi masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran tersebut. Kekinian, Mabes Polri sudah memeriksa 24 saksi untuk dimintai keterangannya terkait kebakaran itu.

"Sampai saat ini telah dimintai keterangan sebanyak 24 orang saksi, dari sebelumnya 14 orang saksi. Jadi, ada penambahan 10 orang saksi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (8/3/2023).

Menurut dia, 24 orang itu terdiri dari saksi pihak Pertamina dan masyarakat. Dengan rincian yaitu 8 operator dan supervisor, 2 sekuriti dan 14 warga.

"Ke-24 orang yang telah dimintai keterangan tersebut terdiri dari operator, supervisor sebanyak 8 orang. Kemudian sekuriti sebanyak 2 orang dan dari saksi warga sebanyak 14 orang sehingga jumlahnya ada 24 orang yang telah dimintai keterangan," katanya.

TIM LIPUTAN: Bagaskara Isdiansyah, Novian Ardiansyah, Faqih Fathurrahman (Jakarta) dan Uli Febriarni (Yogyakarta)