Menurut Mulyanto, perbedaan sikap tersebut akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban. Dia mendesak Luhut untuk berhenti bicara masalah yang bukan ranah kewenangan kementeriannya.
Terlebih ditekankan Mulyanto, pernyataan Luhut menentang arahan yang diberikan Wakil Presiden. Ia menyebut penentangan menteri itu merupakan hal yang haram dan tabu.
“Dari sisi tata kelola pemerintahan, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk kurang ajar,” kata Mulyanto pada Kamis (9/3/2023).
Oleh karenanya, Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut yang dinilai arogan. Terlebih, ia menilai pendapat Luhut telah membuat warga di sekitar Depo Plumpang menjadi resah.
Kontributor : Trias Rohmadoni