Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya menolak adanya wacana penundaan tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, pemilu harus dilaksanakan paling lama dalam kurun waktu 5 tahun.
"Konstitusi sudah menggariskan bahwa pemilu itu dilaksanakan paling lama setiap 5 tahun sekali, udah titik itu," kata Herman dalam diskusi bertajuk Dinamika Politik Jelang 2024 yang disiarkan oleh akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (11/3/2023).
Kata Herman, apabila memang tahapan Pemilu harus ditunda, berarti ada campur tangan kekuasaan dalam hal tersebut.
"Kalaupun memang harus ada manuver-manuver dari kekuasaan menuju kepada pemunduran dan lain sebagainya," ujar dia.
Herman turut berkomentar mengenai putusan penundaan tahapan Pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Baginya, bukan wewenang Pengadilan Negeri memutus urusan sengketa tahapan Pemilu.
"Keputusan di Pengadilan Negeri juga bukan kamarnya. Semestinya kan kamarnya sudah selesai mereka menggugat di PTUN sudah kalah begitu. Kemudian ada di mahkamah konstitusi sudah ditetapkan," ungkap Herman.
KPU Ajukan Banding
KPU RI resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Pengajuan banding dilakukan diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna ke PN Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).
Pengajuan banding tersebut dilakukan dengan menyerahkan memori banding ke PN Jakpus.
"Hari ini, KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen. Sudah juga kami terima akta permohonan banding sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," kata Andi.
Andi menerangkan kalau pengajuan banding tersebut sebagai tanda kalau pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan.
Putusan Tunda Pemilu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (3/2) lalu mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Dengan demikian, maka secara otomatis PN Jakarta Pusat memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Oyong, dikutip dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, diakses dari Jakarta.
