Suara.com - Isu adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggemparkan publik. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sihar Sitorus, turut memberikan pendapatnya mengenai persoalan tersebut.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini mengapresiasi langkah Kemenkeu dalam menangani tudingan adanya transaksi janggal Rp 300 T yang dilakukan pegawai mereka. Menurutnya, Kemenkeu telah transparan dalam bergerak mengusut kasus itu sesuai SOP yang ada.
"Kalau nggak salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang ataupun tinggi. Yang tinggi akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada," kata Sihar.
"Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP (di Kemenkeu) yang berjalan. Tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut," sambung Legislator dapil Sumatera Utara II itu.
Sihar menilai sikap Kemenkeu yang terbuka dalam menyampaikan informasi, dapat membuat rakyat ikut mengawasi proses penyelidikan tersebut. Ia pun juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap sabar, percaya dan tidak banyak berkomentar tanpa memiliki data.
“Jadi untuk fair-nya, semua pihak harus percaya bagaimanapun juga pada sistem yang ada, di mana dalam hal ini adalah sistem pengawasan Kementerian Keuangan," pesan politikus PDIP ini.
Dalam kesempatan ini, Sihar turut memahami rasa kecewa publik akibat kasus yang mengguncang Kemenkeu akibat ulah pejabat pajak. Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk tidak kehilangan kepercayaan kepada Kemenkeu dan sistem yang ada.
Sistem yang perlu dipercaya, kata Shihar, adalah untuk tetap menjalankan kewajiban membayar pajak.
"Karena sekarang publik mengawasi ini, publik juga akan mendesak apa nih hasilnya nih? Kita tunggu aja (hasilnya). Jadi kita nggak melampaui dari data yang disajikan di hadapan kita,” ucapnya.
Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Tidak Dicopot, Begini Kata Kemenkeu
“Kecewa itu adalah hal yang wajar, tetapi kita tetap harus positif. Kita harus tetap percaya kepada sistem dengan tetap melakukan kewajiban kita membayar pajak," pungkasnya.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
