Wanti-wanti Ketua DPR saat Arus Mudik; Minta Pemerintah Urai Kemacetan, Masyarakat Waspada Penularan Covid

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Selasa, 18 April 2023 | 15:46 WIB
Wanti-wanti Ketua DPR saat Arus Mudik; Minta Pemerintah Urai Kemacetan, Masyarakat Waspada Penularan Covid
Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mempersiapkan skenario terbaik demi kenyamanan pemudik.

Menurutnya lonjakan pemudik jelang memasuki cuti bersama Idul Fitri 1444 H esok hari perlu dilakukan antisipasi.

Ia berujar mudik tahun ini bakal padat, mengingat tahun ini merupakan mudik pertama setelah PPKM.

"Sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurai kemacetan. Jangan sampai ada penumpukan kendaraan di beberapa titik rawan," kata Puan, Selasa (18/4/2023).

Meski menjadi mudik pertama setelah PPKM, Puan meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran virus Covid-19 selama masa libur Lebaran.

Apalagi, lanjut dia, saat ini tengah terjadi peningkatan kasus Covid-19.

"Perketat upaya pencegahan terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Pastikan selalu menerapkan protokol kesehatan saat bersilaturahmi bersama keluarga atau saat berada di tempat keramaian," ujar Puan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut ada 125 titik rawan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas di masa mudik lebaran Idul Fitri 2023.

Ratusan titik tersebut tersebar di jalur arteri atau non tol.

baca juga

"Khusus di jalur arteri atau non tol, Polri telah memetakan 125 titik rawan gangguan Kamseltibcarlantas," kata Listyo usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2023 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2023).

Untuk mengantisipasi gangguan tersebut, kata Listyo, ia telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan hingga patroli atau turjawali.

"Tempatkan personel pada titik-titik tersebut guna melakukan turjawali," katanya.

Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengklaim hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik. 

Dalam pelaksanaannya, lanjut Listyo, total personel yang diterjunkan mencapai 148.261 anggota gabungan. Mereka akan diseber di 2.787 pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu.

Operasi Ketupat 2023 berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 18 April hingga 1 Mei 2023. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Lepas 23 Ribu Peserta Mudik Gratis ke Jawa, Kapolri: Upaya Kurangi Beban Kapasitas Jalan Tol dan Arteri

Lepas 23 Ribu Peserta Mudik Gratis ke Jawa, Kapolri: Upaya Kurangi Beban Kapasitas Jalan Tol dan Arteri

News | Selasa, 18 April 2023 | 15:41 WIB

H-4 Lebaran, Jalur Lintas Selatan Jabar via Cileunyi Masih Lancar

H-4 Lebaran, Jalur Lintas Selatan Jabar via Cileunyi Masih Lancar

Jabar | Selasa, 18 April 2023 | 15:38 WIB

Pemudik Tujuan Sumatera Mendominasi Terminal Kota Bekasi pada H-4 Lebaran 2023

Pemudik Tujuan Sumatera Mendominasi Terminal Kota Bekasi pada H-4 Lebaran 2023

Bekaci | Selasa, 18 April 2023 | 15:26 WIB

Terkini

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:46 WIB

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:37 WIB

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 22:05 WIB

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50 WIB

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:06 WIB

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:49 WIB

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:36 WIB

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:29 WIB

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:08 WIB

Ngaku Bukan Triliuner, Kerry Riza Nyatakan Tak Bisa Bayar Uang Pengganti Rp13,5 Triliun

Ngaku Bukan Triliuner, Kerry Riza Nyatakan Tak Bisa Bayar Uang Pengganti Rp13,5 Triliun

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:05 WIB

×