Empat dari 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Telah Dilepaskan

Suara.com - Empat dari 20 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penyekapan di Myanmar dilepaskan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan kondisi empat WNI yang dilepaskan perusahaannya di Myanmar dalam kondisi baik.

"Keempat WNI tersebut telah dilepaskan oleh perusahaannya karena tidak mau bermasalah. Sesuai informasi, kondisi keempat WNI tersebut dalam keadaan baik," katanya pada Sabtu (6/5/2023).

Kekinian, keempat WNI itu disebut Sandi telah diseberangkan ke wilayah Thailand dan tengah berada di salah satu hotel di wilayah Mae Sot.

Informasi mengenai perkembangan terkini kasus itu, diperolehnya berdasarkan hasil pertemuan melalui zoom antara Direktorat Perlindungan WNI, KBRI Yangon, Bareskrim Polri, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Sebelumnya, KBRI Yangon bersama KBRI Bangkok sedang berada di wilayah Myawaddy, Myanmar yang berbatasan dengan wilayah Thailand dalam jarak 11 kilometer untuk menangani kasus tersebut.

"KBRI Yangon dan KBRI Bangkok saat ini menangani viral-nya kasus 20 WNI korban TPPO di Myawaddy di Myanmar," kata Sandi.

Selain empat WNI itu, diketahui satu WNI lainnya tidak mau dipulangkan, dan lima belas lainnya sedang diupayakan agar biaya tebusan terhadap mereka dapat diturunkan.

"Untuk 15 orang WNI lainnya, saat ini, sedang dilakukan upaya negosiasi lanjutan untuk menurunkan biaya tebusan dengan pihak perusahaan," ucap Sandi.

Selanjutnya, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krishna Murti telah memerintahkan Atase Kepolisian (Atpol) KBRI Bangkok untuk langsung menuju Mae Sot.

Menurut Sandi, Polri melalui Atpol Bangkok akan melakukan investigasi awal terhadap kasus dugaan TPPO dan penyekapan itu.

"Divisi Hubungan Internasional melalui Atpol Bangkok akan melaksanakan investigasi awal dan selanjutnya akan membawa keempat WNI tersebut ke Bangkok untuk dilakukan proses lebih lanjut," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyoroti besarnya dampak TPPO dalam kasus penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam) di kawasan Asia Tenggara.

"Saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scams ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina," katanya.

Saat ini, ujar dia, pemerintah sedang mengupayakan pelindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di perusahaan online scams di Myawaddy, Myanmar.

Pemerintah memberi perhatian besar terhadap penanganan kasus ini mengingat Myawaddy, yang terletak 415 km dari Yangon, merupakan wilayah konflik di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol penuh.

Karena itu, Indonesia terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas lokal di Myawaddy, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok.

"Jadi kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali pihak dengan tujuan memberikan pelindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat," tutur Retno.

Selain Myanmar, pemerintah melalui KBRI Manila telah bekerja dengan otoritas penegak hukum Filipina serta perwakilan negara asing dalam operasi penyelamatan korban online scam. (Antara)