Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK lagi-lagi memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak terlalu jauh mempengaruhi partai politik terkait dengan urusan Pemilu lebih jauh soal Pilpres 2024 mendatang.
Pernyataan Jusuf Kalla ini menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang akan membisiki nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hasil musyawarah rakyat (Musra) relawan kepada partai-partai politik.
"Waktu kami, seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu ndak. Jadi diberikan kepada partai-partai itu (kewenangan)," kata JK ditemui di kediamannya di Kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).
Pesan JK ini seolah memperingatkan Jokowi agar tak terlalu jauh menjadi sosok 'King Maker' jelang konstelasi Pemilu 2024 mendatang. Mahfud diketahui, Presiden Jokowi kerap mengungkapkan pandangan politik terkait sosok capres.
Jusuf Kalla menyampaikan, memang partai-partai politik kekinian memiliki kewenangan untuk membangun koalisi. Hal itu wajar mengingat adanya ambang batas pencalonan 20 persen.
"Kemudian bahwa ada koalisi partai masing-masing tentu adalah cara untuk mencapai aturan. Karena ini hrs mencapai 20 persen. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20 persen. Karena itu butuh koalisi," ungkapnya.
Untuk itu, kata JK, sebaiknya pembentukan koalisi hingga segala macam urusan Pilpres diberikan kewenangannya saja kepada para partai politik.
JK lantas berbicara, ketika dirinya masih dalam pemerintahan sebagai Wakil Presiden tidak pernah mencampuri hal tersebut.
"Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Kami waktu jadi pemimpin pemerintahan tidak mencampuri itu," ujar JK.
Jokowi Bakal Bisiki Parpol
Sebelumnya, Jokowi belum membuka dokumen dari Musyawarah Rakyat atau Musra terkait nama-nama calon presiden yang direkomendasikan.
Jokowi mengaku masih menunggu internal partai-partai dalam menentuka sosok capres dan cawapres pilihan. Mengingat kewenangan mencalonkan terdapat di partau politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atay presidential threshold.
"Belum saya buka. Jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres-cawapres," kata Jokowi di puncak acara Musra di Istora, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Kendati begitu, Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kepada partai-partai.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu " kata Jokowi.
TERPOPULER
