Suara.com - Anggota DPR RI berinisial BY (57) telah dilaporkan ke Polisi terkait dugaan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri keduanya berinisial M (30). Namun kasus yang dilaporkan ke Polrestabes Kota Bandung 2022 itu tidak ada tindak lanjut.
Kuasa hukum korban, Srimiguna menuturkan dugaan KDRT yang menimpa M terjadi selama tahun 2022, dan terakhir dugaan kekerasan yang diterima M dari BY pada November 2022. Korban kata dia tidak hanya mengalami kekerasan fisik, namun juga kekerasan seksual dan kekerasan psikis.
“Diduga BY sering menghina fisik dan membandingkan korban dengan perempuan lain. Bahkan kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual tak wajar, hingga membuat korban mengalami sakit dan pendarahan,” kata Srimiguna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/5/2023).
“Dari salah satu barang bukti, diketahui BY mengaku melakukan hubungan seksual meski korban telah mengalami pendarahan dan darah dilihat oleh BY, karena Hasrat seksual yang telah memuncak,” Srimiguna menambahkan.
Srimiguna kemudian menyinggung awal pernikahan pelaku BY dan M awalnya berjalan harmonis. Bahkan sebelum menikah BY selalu menyatakan cinta kepada M.
Namun dengan berjalannya waktu BY disebut kerap melakukan KDRT dengan menonjok tubuh korban menggunakan tangan kosong.
"Bahkan menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting, dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil. Akibat perbuatan itu, korban mengalami pendarahan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut saat BY melakukan kekerasan terhadap istri keduanya pernah diketahui istri pertamanya berinisial RKD dan anak-anaknya di antaranya FH.
"Padahal Pernikahan BY yang kedua ini juga di ketahui oleh istri pertama yang telah menerima suaminya menikah dengan korban," kata Srimiguna.
Baca Juga: Di Sidang Asian Parliamentary Assembly BKSAP DPR Suarakan Mitigasi Climate Change
Menurutnya saat BY melakukan KDRT kerap membujuk M untuk tidak melaporkan peristiwa itu kepada polisi.
Selain itu BY juga, lanjut Srimiguna, beberapakali melakukan upaya agar korban tidak melaporkan perbuatannya kepada polisi dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
"Korban kemudian melakukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada Desember 2022 dan sejak Januari 2023 korban resmi menjadi terlindung LPSK," tutup Srimiguna.
