Infografis
“Pikiran kita (DPRD dan Pemprov) sama jangan sampai ada perbedaan. (Penerima) PIP dan KJP menurut saya setara," ujar Syaefuloh dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2023).
Lebih lanjut, ia menyebut perlu ada aturan yang baru yang menyesuaikan agar KJP juga menjadi syarat ikut serta PPDB jalur afirmasi.
"Tinggal kita pikirkan apakah (pengaturannya) dalam bentuk hukum lain dan tidak harus merubah Pergub," ucapnya.
Karena itu, ia berencana melakukan negosiasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kemungkinan bisa atau tidaknya menerbitkan aturan baru menambah syarat PPDB. Sebab, selama ini acuan Pemprov DKI adalah Pergub PPDB yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
"Ke depan saya akan diskusi di internal Disdik dan biro hukum dan berkomunikasi dengan Kemendagri apakah dimungkinkan atau tidak. Tapi. semangatnya saya setuju,” pungkasnya.
