Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan KPU Perlu Kembalikan Aturan LPSDK

Erick Tanjung, Dea Hardiningsih Irianto

Selasa, 06 Juni 2023 | 22:05 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan KPU Perlu Kembalikan Aturan LPSDK
Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas. [Suara.com/Dea]

Suara.com - Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendesak KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan rapat tripartit soal Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK.

Perwakilan kelompok tersebut, Valentina Sagala mengatakan rapat itu diperlukan guna memastikan agar KPU mengatur kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK dengan pengawasan Bawaslu.

“KPU dan Bawaslu lakukan pemeriksaan dan verifikasi yang memadai atas kebenaran data laporan dana kampanye baik LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk mencegah resiko manipulasi data dan potensi aliran dana ilegal dari sumber-sumber rawan tindak pidana. Khususnya korupsi,” kata Valentina di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Sebab, lanjut dia, hal itu berpotensi merugikan dan mengkriminalisasi kelompok rentan dengan memanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Selain itu, dia juga menuntut Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengaturan oleh KPU.

“Bawaslu harus segera menerbitkan Rekomendasi kepada KPU untuk segera menetapkan kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK Pemilu 2024,” tegasnya.

Kemudian, Valentina juga menilai KPU harus memberikan ruang partisipasi bagi publik secara lebih luas dengan memperpanjang jangka waktu pengduan masyarakat atas laporan dana kampanye.

“Buka akses informasi publik atas laporan dana kampanye secara memadai, termasuk akses terhadap informasi dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) dalam format yang mudah diakses, dan membuka akses informasi atas data Sidakam tersebut ke publik,” ujar Valentina.

Jika ketiga lembaga penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti tuntutannya, tegas dia, maka pihaknya akan mengambil upaya pengaduan ke DKPP.

Sebelumnya, Anggota KPU Idham Holik menjelaskan alasan dihapusnya LPSDK pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

baca juga

Penghapusan ini juga dinilai bersinggungan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Menurut Idham, singkatnya masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPU Hapus Ketentuan Wajib LPSDK, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Tegas Menolak

KPU Hapus Ketentuan Wajib LPSDK, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Tegas Menolak

Kotak Suara | Selasa, 06 Juni 2023 | 18:42 WIB

Ketentuan LPSDK Dihapus, KPU Tegaskan Sumbangan Dana Kampanye Tetap Wajib Dilaporkan Lewat Sidakam

Ketentuan LPSDK Dihapus, KPU Tegaskan Sumbangan Dana Kampanye Tetap Wajib Dilaporkan Lewat Sidakam

News | Selasa, 06 Juni 2023 | 17:37 WIB

Deklarasi Ganjar Pranowo Oleh Relawannya Tuai Kontroversi, Libatkan Anak SD dan Guru Tanpa Makanan

Deklarasi Ganjar Pranowo Oleh Relawannya Tuai Kontroversi, Libatkan Anak SD dan Guru Tanpa Makanan

Cianjur | Selasa, 06 Juni 2023 | 17:09 WIB

Terkini

Khawatir Tidak Sah, Mahfud MD Ingatkan Prabowo dan MPR soal Sidang Pemilihan Wapres

Khawatir Tidak Sah, Mahfud MD Ingatkan Prabowo dan MPR soal Sidang Pemilihan Wapres

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:46 WIB

Kemensos Raih Good Impact Award 2026, Gus Ipul: Kami Terus Berinovasi

Kemensos Raih Good Impact Award 2026, Gus Ipul: Kami Terus Berinovasi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:45 WIB

Mencoba New BIONS by BNI Sekuritas, Mengubah Rasa Takut Jadi Berani Berinvestasi

Mencoba New BIONS by BNI Sekuritas, Mengubah Rasa Takut Jadi Berani Berinvestasi

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 12:40 WIB

Mees Hilgers Curhat Usai Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Singgung Akar dan Darahnya

Mees Hilgers Curhat Usai Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Singgung Akar dan Darahnya

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 12:39 WIB

Butuh Backpack Kuliah dengan Banyak Kompartemen dan Muat Laptop? Cek 5 Pilihan Produk Ini

Butuh Backpack Kuliah dengan Banyak Kompartemen dan Muat Laptop? Cek 5 Pilihan Produk Ini

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:33 WIB

Bantu Persib Pesta 6 Gol, Balsa Sekulic Kirim Peringatan Jelang Duel Kontra Bali United

Bantu Persib Pesta 6 Gol, Balsa Sekulic Kirim Peringatan Jelang Duel Kontra Bali United

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 12:30 WIB

Berapa Bulan Sekali Bersihkan Bunga Es Kulkas agar Tak Tebal dan Boros Listrik?

Berapa Bulan Sekali Bersihkan Bunga Es Kulkas agar Tak Tebal dan Boros Listrik?

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:30 WIB

Review Novel Dear Heart, Why Him?: Dari Musuh Jadi Terjebak Friendzone

Review Novel Dear Heart, Why Him?: Dari Musuh Jadi Terjebak Friendzone

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 12:30 WIB

Maruf Amin Resmi Mundur dari Ketua Wantim MUI, Nama Pengganti Mulai Dibahas

Maruf Amin Resmi Mundur dari Ketua Wantim MUI, Nama Pengganti Mulai Dibahas

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:26 WIB

Polri-BNN Geledah Lapas Tanjung Gusta Medan, Ini Hasil Temuannya

Polri-BNN Geledah Lapas Tanjung Gusta Medan, Ini Hasil Temuannya

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 12:24 WIB

×