Desak Kemenag dan Pemprov Jabar Usut Ponpes Al Zaytun, Kiai Maman PKB: Tidak Ada Istilah, Tidak Bisa Tersentuh

Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat didesak membentuk tim gabungan untuk melakukan investigasi soal penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Pernyataan disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menjawab polemik Ponpes Al Zaytun yang dalam beberapa waktu belakangan kembali menjadi polemik.

"Kemenag dan Provinsi Jabar harus bikin tim untuk telusuri penyimpangan terjadi. Tim investigasi itu akan menemukan berbagai kejanggalan baik dari status tanah, tindak-tindak pidana dan sebagainya," kata Maman kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, adanya tim tersebut juga diminta untuk menelusuri unsur hukum pidananya.

Ia menegaskan, hukum harus bisa diterapkan, dan tak bisa dhalang-halangi.

"Itu nanti akan meminta pihak kepolisian turun tangan penegakan hukum. Jadi tidak ada istilah dia tidak bisa tersentuh hukum tidak juga karena dia dibekingi oknum tertentu," tuturnya.

"Ini negara hukum yang harus juga masuk mengoreksi orang yang melakukan pelanggaran keadaban publik meresahkan masyarakat dan tentu masyarakat akan proaktif melihat bagaimana kinerja dari pemerintah," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebagai lembaga pendidikan Al Zaytun bisa diselamatkan. Terlebih nantinya agar bisa mengajarkan ajaran agama yang lurus dan benar.

"Intinya saya tetap minta agar sebagai sebagai sebuah lembaga pendidikan Al Zaytun harus tetap diselamatkan begitu pula anak-anak didik yang di sana dan kembalikan pada sebuah pemahaman keagamaan yang benar lurus dan membangun karakter," pungkasnya.

Rumor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab adanya rumor kalau pihak Istana melindungi atau beking Pondok Pesantren Al Zaytun. Jokowi langsung membantah rumor tersebut.

"Saya dong Istana? Ndak lah. Ndak, ndak, ndak," kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Palmerah Jakarta, Senin (26/6/2023).

Kepala Negara juga turut membantah ada campur tangan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam memberikan perlindungan untuk ponpes yang tengah menjadi sorotan tersebut.

"(Pak Moeldoko) ndak, ndak, ndak," ujarnya.

Sebelumnya, Moeldoko disebut-sebut menjadi backing untuk Ponpes Al Zaytun. Ponpes itu memunculkan kontroversi karena dinilai mengajarkan ajaran sesat.