REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menentang usulan Fraksi PDIP membentuk panitia khusus (pansus) demi menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Ia menyebut, pembentukan pansus tak diperlukan saat ini.
Menurut Taufik, informasi soal keterlibatan perusahaan jasa desain, konsultasi, dan rekayasa asal Inggris Buro Happold dalam perencanaan dan pembangunan JIS sudah jelas dari awal.
Buro Happold disebutnya memang tak pernah dikatakan sebagai pembuat desain JIS.
"Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS, emang udah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas, yang membangun, mendesain JIS, putra-putri Indonesia sendiri," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Ia menyebut, memang Buro Happold hanya terlibat pembuatan panduan dan konsultasi mengenai sosial inklusif sekitar JIS.
Karena itu, ia menganggap apa yang disampaikan konsultan stadion kelas dunia itu hanya penegasan semata.
"Jadi sebenarnya, dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi kemana-mana, mereka juga jadi jengah," jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengonfirmasi soal perencanaan dan pembangunan JIS yang disebut tak sesuai pedoman ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menyebut Buro Happold tak terlibat juga dalam urusan konstruksi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu.
"Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau di-pansus-in apa lagi? Mau ditanya apa lagi," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi, stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp 4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
TERPOPULER
