Suara.com - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya akan membentuk tim hukum untuk membuka kembali dokumen otentik yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat pada tragedi Kudatuli 27 Juli 1996.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996' di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Kamis (27/7/2023).
"Kemudian, kita juga akan ke Komnas HAM dan menulis surat ke DPR RI dan berdialog dengan Menkopolhukam mengusulkan peristiwa Kudatuli masuk ke dalam pelanggaran HAM berat," kata Hasto.
Hasto menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan pelanggaran HAM berat. Ia menegaskan peristiwa tersebut, merupakan serangan brutal atas nama kekuasaan yang dilakukan secara sengaja.
"Persoalan pelanggaran HAM tidak mengenal kata kadaluarsa tidak bisa dihapuskan dengan cara apapun. Dan hari ini kita mendapat pencerahan bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang sesuai dengan keputusan kongres, rekomendasi rakernas untuk mendorong pemerintah melalui Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perpres tentang keadilan yudisial dalam mengusut tuntas dan mengadili pelanggaran HAM peristiwa 27 Juli," tuturnya.
Ia mengingatkan kembali ada gerakan arus bawah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sukolilo pada tahun 1993, benih-benih yang mendorong penguasa untuk segala cara termasuk tindak kekerasan guna menghambat kepemimpinan Megawati, puncaknya melalui peristiwa Kudatuli.
Untuk itu, ia mengatakan, Kudatuli tidak akan pernah hilang dari sejarah PDIP.
Terakhir ia menyebut, penyair dan aktivis HAM Wiji Tukul sampai sekarang belum jelas di mana, siapa yang menculik. Sebab, lanjut Hasto, Wiji Thukul hilang setelah sempat menghadiri satu tahun Kudatuli dan sempat membacakan puisi.
"Puisi Widji Tukul itu kita akan pasang di Sekolah Partai kita guna mengingatkan bahwa PDI Perjuangan dengan suatu pengorbanan yang luar biasa, menjadi ciri PDI Perjuangan sejak asal-muasalnya dari PNI," katanya.
