REGIONAL:
Suara.com - Partai Demokrat menduga ada mastermind di balik kesepakatan kerja sama antara NasDem dengan PKB dalam mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga tidak menampik adanya kemungkinan invisible hand yang turut andil dalam merumuskan duet Anies-Cak Imin.
"Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin, sangat mungkin. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan yang Maha Kuasa," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Herman lantas juga menanggapi terkait adanya pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia mengomentari anggapan duet Anies-Cak Imin muncul setelah ada pertemuan kedua tokoh tersebut.
"Tetapi kalau mau dihubung-hubungkan ya tentu pertama memang ada kasus hukum begitu menukik, kemudian akan ada kasus hukum tambahan tetapi berhenti setelah Pak Surya Paloh ketemu dengan presiden, dan kemudian setelah itu ketemu kami juga jarang ketemu."
"Dan terakhir tanggal 24 Agustus ketemu dan kemudian ada keputusan lain. Kemarin kan ketemu lagi melaporkan katanya terhadap koalisi yang dibangunnya dan menetapkan capres cawapresnya," tutur Herman.
Karena itu menurut Herman, bukan tidak mungkin memang ada mastermind di balik duet Anies-Cak Imin. Walau begitu, ia sendiri tidak mengetahui siapa mastermind tersebut. Ia juga tidak ingin menuding pihak-pihak tertentu.
Menurut Herman, mastermind tersebut mengatur pasangan capres dan cawapres yang diinginkan, tetapi dalam hal ini, AHY menjadi pengecualian.
"Ya kalau mau dihubung-hubungkan ya pasti ada hubungannya, sangat erat bahwa memang ada mastermind di belakang apa keputusan hari ini ada mastermind yang tentu kita juga tidak bisa menuduh serta merta, tetapi kalau dihubung-hubungkan jelas bahwa terindikasi ada yang memang memainkan peran untuk bisa mempersiapkan siapa capres, siapa cawapres dan mungkin saja jangan AHY," kata Herman.
Herman mengemukakan, kemungkinan untuk membangun koalisi lain masih ada setelah pengkhianatan tersebut.
"Ini mungkin saja terjadi, tetapi secara norma tentu kami ingin menyampaikan sesungguhnya ada pengkhianatan dalam koalisi mau tidak mau kami tentu harus membangun koalisi lain, kalau nanti keputusan majelis tinggi untuk tidak bersama-sama dengan koalisi perubahan," sambungnya.
TERPOPULER
