REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan iklim di Indonesia dinilai belum inklusif karena masih minim melibatkan anak-anak dan remaja dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengemuka dalam Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit 2026 yang menyoroti pentingnya menghadirkan perspektif anak dalam merespons krisis iklim.
Riset kolaboratif antara PUSKAPA UI dan Indonesia Project-ANU menemukan bahwa selama ini perspektif anak-anak cenderung terabaikan dalam pembuatan kebijakan mitigasi. Mereka sering kali tidak memiliki ruang dalam forum pengambilan keputusan formal. Suara anak-anak dianggap kurang kredibel oleh orang dewasa.
“Jika ada forum di wilayahnya yang bertujuan membahas krisis iklim, misalnya dalam bentuk pertemuan RT, mereka tidak bisa terlibat membagikan perspektifnya,” kata Widi dari PUSKAPA Universitas Indonesia.
Kesenjangan kian diperparah dengan terbatasnya kemampuan anak untuk membahasakan situasi krisis yang mereka alami. Padahal, anak-anak memerlukan bantuan untuk membahasakan dampak iklim yang mereka rasakan agar dapat berkontribusi dalam solusi.
Inklusivitas Perlu Dipertimbangkan
Selain pengakuan suara, isu inklusivitas di bidang pendidikan juga menjadi sorotan yang tajam. Data dari Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah bagi penyandang disabilitas usia sekolah hanya mencapai 4 persen.
Ini berarti sebagian besar anak disabilitas di luar sekolah tidak terjangkau oleh kurikulum pendidikan iklim formal yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, menegaskan kondisi ini. “Dalam situasi tersebut, upaya mendorong pendidikan iklim yang inklusif, termasuk bagi anak dan remaja penyandang disabilitas yang tidak mengenyam sekolah formal, perlu dieksplorasi,” papar Dante.
Sebagai solusi, KIE Jakarta Summit merekomendasikan perlunya memperluas definisi dampak perubahan iklim yang tidak hanya terbatas pada perubahan-perubahan besar. Hal ini ditegaskan supaya dapat mencakup semua fenomena yang terjadi dan sering kali terlewat untuk diperhatikan.
Dengan ini, koordinasi lintas sektor dan penguatan perlindungan sosial sangat diperlukan. Melalui pemberian ruang bagi suara anak dan kelompok disabilitas, kebijakan iklim Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih relevan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: Vicka Rumanti
TERPOPULER
