Infografis
Suara.com - Pulau Rempang mencekam pasca terjadi bentrok antara warga dengan polisi pada Kamis (7/9/2023). Tragedi ini masih berkaitan dengan proyek Rempang Eco City. Apa itu Rempang Eco City?
Sebelum mengetahui kronologi bentrokan, ada baiknya kita mencerna akar masalah perselisihan ini. Proyek strategis nasional Rempang Eco City di Pulau Rempang inilah yang disebut-sebut menjadi hulunya. Mari mengenal apa itu Rempang Eco City secara singkat.
Rempang Eco City merupakan proyek pemerintah pusat untuk mengembangkan Pulau Rempang dan sekitarnya menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata.
Kenapa dipilih Pulau Rempang? Sebab pulau yang masuk wilayah administrasi provinsi Kepulauan Riau ini dianggap memiliki letak yang strategis.
Meskipun statusnya adalah pulau namun Rempang terhubung dengan Pulau Batam. Ia juga dekat dengan perbatasan Malaysia dan Singapura.
Alasan ini juga menguatkan tujuan pembangunan Rempang Eco City guna meningkatkan daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.
Di pulau yang luasnya 16.500 hektar ini akan dibangun 7 zona. Yaitu: zona industri, zona agro-wisata, zona pemukiman dan komersial, zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona margasatwa dan alam serta zona cagar budaya.
Investasi dari China
Baca Juga: Duduk Perkara Aparat Tembakkan Gas Air Mata di Pulau Rempang: Anak-anak Terluka dan Pingsan
Lalu siapa yang mengeksekusi proyek ratusan triliun ini? Rempang Eco City adalah hasil kerjasama pemerintah dengan BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Proyek ini mendapat investasi sebesar Rp 381 triliun hingga tahun 2080. Bahkan disebutkan bakal dibangun industri pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua di dunia.
Dikutip dari BBC Indonesia--jaringan Suara.com, pengembangan Pulau Rempang bermula dari investasi produsen kaca terkemuka asal China, Xinyi Group.
Perusahaan itu berkomitmen berinvestasi Rp 175 triliun untuk membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan pasir silika serta ekosistem rantai pasok industri kaca dan kaca panel surya. Bahkan penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping.
Menurut keterangan, proyek ini diprediksi mampu menyerap 306.000 tenaga kerja selama pengembangan kawasan hingga 2080.
Jalur Relokasi Ditempuh
