Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menghormati keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan para kepala daerah PDIP yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang itu melanggar.
Meski melanggar, Bawaslu tak menjatuhkan sanksi dan hanya meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membina para kepala daerah dari PDIP tersebut.
"Ya di satu sisi kami hormati keputusan dari Bawaslu. Dan di sisi lain betapa pentingnya sosialisasi dari seluruh peraturan-peraturan dari KPU," kata Hasto ditemui di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).
Ia menilai, apa yang dilakukan Kepala Daerah PDIP misalnya Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai hal yang gentlement.
Menurutnya, semua kader PDIP didorong terus melakukab sosialisasi, tapi tidak dengan ajakan memilih.
"Tetapi yang terjadi ini sebenarnya antusiasme yang sangat tinggi karena relawan yang mendukung Pak Ganjar itu begitu besar," tuturnya.
Selain relawan, menurut Hasto, Ganjar juga masif didukung oleh para alumni perguruan tinggi.
"Karena memang kepemimpinan pak Ganjar tidak hanya menjawab problematika bangsa saat ini tapi meretas jalan masa depan mengenai penguasaan ilmu pengetahuan riset dan teknologi inovasi itu sehingga pendidikan menjadi sentral dibalik kepemimpinan pak Ganjar sebagai mana SMK yang juga telah mampu mendidik anak-anak yang kurang mampu," tuturnya.
"Kemudian campur tangan pemerintah daerah nanti campur tangan negara bisa bekerja di luar negeri dan membangun bangsa dan negara," sambungnya.
Baca Juga: Bawaslu Sebut Kepala Daerah PDIP Diduga Langgar UU Pemilu karena Mengajak untuk Pilih Ganjar
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menjatuhkan sanksi terhadap para kepala daerah PDIP yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.
