Bukan Mediator! Eks Wamenlu Dorong Prabowo Kirim Surat ke Trump, Tunda Pasukan TNI ke Gaza

Suara.com - Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai penengah dalam konflik Timur Tengah kembali menuai respons kritis. Alih-alih melakukan kunjungan langsung ke Teheran, Prabowo disarankan mengambil langkah diplomatik yang lebih terukur dengan menyurati Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, serta menangguhkan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza.

Saran tersebut disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Menurutnya, langkah ini krusial mengingat eskalasi konflik antara AS, Israel, dan Iran yang kian memanas dan berisiko meluas.

Dino berpendapat bahwa saat ini Indonesia tidak perlu memosisikan diri sebagai mediator, melainkan harus mempertegas prinsip diplomatiknya.

“Saya menganjurkan agar Presiden Prabowo mengirim surat kepada Presiden Trump untuk memberitahukan penangguhan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di Gaza. Langkah ini perlu dilakukan sembari mengkaji ulang situasi serius yang tengah berkembang di Timur Tengah,” ujar Dino melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (1/3/2026).

Dino menilai pesan langsung kepada Donald Trump akan membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemandirian sikap dan tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing. Ia juga mengingatkan risiko besar jika TNI tetap dikirim ke Gaza dalam waktu dekat. Pasukan tersebut nantinya akan berada di bawah komando operasional AS dalam kerangka International Stabilization Force (ISF).

“Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi dan kerap mengabaikan hukum internasional, kita harus menghindari risiko pasukan TNI terjebak dalam komplikasi konflik segitiga antara Amerika, Israel, dan Iran,” tegasnya.

Dino menekankan bahwa peran sebagai juru damai tidak realistis dalam situasi penuh ketegangan saat ini. Ia mengingatkan pemerintah agar konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta hukum internasional.

Ia bahkan menyebut serangan militer AS-Israel ke Iran bertolak belakang dengan nilai-nilai yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.

Lebih lanjut, Dino mengenang sejarah diplomasi Indonesia yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dengan Amerika Serikat bukanlah hal baru. Indonesia pernah mengambil sikap berseberangan dalam berbagai isu besar, seperti agresi AS ke Irak hingga persoalan hukum laut internasional.

“Berbeda pendapat tidak berarti bermusuhan. Bermitra dengan AS pun bukan berarti kita harus selalu tunduk atau menuruti kehendak mereka,” tambahnya.

Menurut Dino, penegasan sikap ini merupakan ujian nyata bagi konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia di tengah pusaran krisis global.