Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!

Suara.com - Rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk berangkat ke Teheran guna menjadi penengah dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel dinilai tidak realistis. Mantan Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyatakan keheranannya atas munculnya wacana tersebut.

"Ini tidak realistis dan tidak mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai fakta ini," ujar Dino sebagaimana dikutip dari pernyataan di akun Instagram resminya, Minggu (1/3/2026).

Dino memaparkan empat faktor utama yang mendasari pandangannya. Pertama, karakter AS sebagai negara adidaya yang sangat jarang bersedia menerima mediasi pihak ketiga saat melancarkan serangan militer.

"Ego Amerika terlalu tinggi. Saya meyakini Presiden Trump tidak ingin Indonesia ikut campur karena saat ini fokus utamanya adalah menumbangkan pemerintah Iran," tambahnya.

Dino juga menyoroti adanya dugaan di Washington DC bahwa agresi militer ini digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal Epstein Files yang menyeret nama Donald Trump.

Faktor kedua berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Iran. Dino menilai kedekatan antara kedua negara dalam 15 bulan terakhir masih minim. Prabowo tercatat belum pernah menemui Presiden Iran maupun mengunjungi negara tersebut, meskipun sempat ada undangan resmi.

"Menlu Sugiono juga belum melakukan kunjungan bilateral ke Teheran. Dengan kata lain, belum ada landasan kepercayaan (trust) yang cukup kuat dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia saat ini," jelas Dino.

Faktor ketiga adalah kendala teknis dan diplomatik terkait proses mediasi. Dino meyakini bahwa Donald Trump maupun Menlu AS, Marco Rubio, tidak mungkin bersedia berkunjung ke Teheran untuk berunding.

Terakhir, Dino menekankan hambatan terbesar yakni keharusan berkomunikasi dengan pihak Israel. Upaya mediasi mengharuskan Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai aktor utama serangan.

"Secara politik, diplomatik, maupun logistik, hal ini sangat tidak mungkin terjadi bagi Indonesia," tegasnya.

Dino memperingatkan bahwa memaksakan peran sebagai penengah dalam situasi ini justru dapat merugikan posisi Presiden di dalam negeri.

"Langkah ini bisa menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo. Saya benar-benar tidak tahu dari mana asal ide untuk menjadi mediator dalam konflik segitiga yang sangat rumit ini," pungkasnya.