Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?

Erick Tanjung, Faqih Fathurrahman

Minggu, 01 Maret 2026 | 14:03 WIB
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu. (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Adian Napitupulu kritik keanggotaan Indonesia di Board of Peace usai agresi AS-Israel.
  • Warganet kecam agresi militer Amerika Serikat ke Iran dan posisi diplomatik Prabowo.
  • Eskalasi konflik Timur Tengah buat publik pertanyakan efektivitas badan perdamaian Board of Peace.

Suara.com - Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran tengah menjadi pusat perhatian dunia. Serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer serta situs nuklir Iran tersebut memicu kekhawatiran akan pecahnya perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Situasi ini memantik perbincangan hangat di Indonesia, terutama karena Presiden Prabowo Subianto baru saja menyatakan bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian besutan Donald Trump. Namun, langkah diplomatik tersebut kini dinilai ironis menyusul agresi militer yang justru diprakarsai oleh AS.

Kritik tajam meluncur dari anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Melalui akun Instagram pribadinya, Adian mengunggah foto yang menampilkan Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan Prabowo Subianto dengan narasi yang mempertanyakan efektivitas badan perdamaian tersebut.

“Board of Peace atau Board of War?” tulis Adian dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Ia menyebut situasi di mana dua negara mitra Indonesia di dalam BoP justru melancarkan serangan militer sebagai hal yang sulit dipahami secara logika diplomatik.

Unggahan tersebut segera dibanjiri komentar dari warganet. Banyak di antaranya yang menyayangkan agresi tersebut dan mempertanyakan posisi tawar Indonesia.

“Lucu, pemimpin anggota badan perdamaian justru memulai perang,” tulis salah satu akun.

Sebagian warganet bahkan menyatakan keberatannya atas penggunaan uang pajak untuk membiayai keanggotaan Indonesia di badan yang dianggap kontradiktif dengan misinya.

“Tolong DPR minta pertanggungjawaban kepada Presiden mengapa Indonesia bergabung dengan BoP. Saya tidak rela uang pajak digunakan untuk itu,” komentar warga lainnya.

baca juga

Sindiran juga datang terkait perubahan sikap politik Prabowo yang kini dinilai terlalu dekat dengan pihak asing. Ada pula yang secara gamblang menyatakan kekecewaan mereka melihat kepala negara berada dalam satu forum dengan pihak-pihak yang sedang melancarkan agresi.

“Saya malu Presiden RI berada satu meja dengan pihak yang melakukan penjajahan,” tegas seorang warganet.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Nostalgia Piala Dunia 1998: Amerika Serikat dan Iran Pernah Akrab

Nostalgia Piala Dunia 1998: Amerika Serikat dan Iran Pernah Akrab

Bola | Minggu, 01 Maret 2026 | 13:56 WIB

Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!

Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!

News | Minggu, 01 Maret 2026 | 13:49 WIB

Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang

Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang

News | Minggu, 01 Maret 2026 | 13:44 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×