DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRL

Suara.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar berharap Kereta Rel Listrik (KRL) mengikuti kebijakan tarif integrasi transportasi Jakarta. Lantaran itu, ia meminta agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera melobi pemerintah pusat.

Sejauh ini, kebijakan bayar Rp 10 ribu untuk naik lintas moda baru diterapkan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Taufik berharap, Heru yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu bisa memuluskan rencana ini.

"Minta tolong Pj Gubernur agar bisa dibantu. Pj Gubernur kan orang dari pusat (Kepala Sekretariat Presiden). Ya, mengerti lah, bagiamana. Kemenhub-nya harus dihubungi, Dirjen Perkeretaapiannya juga," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Sejak beberapa tahun lalu, Pemprov DKI berkeinginan untuk mengintegrasikan tarif transportasi di Jabodetabek lewat rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Namun, BUMN PT KAI selaku induk usaha PT KCI menolak akuisisi tersebut

Karena itu, Taufik menilai, sebenarnya rencana akuisisi hanya bergantung pada pemerintah.

"Sebenarnya Pemprov DKI menunggu keputusan dari pusat. Kan, yang enggak mau itu dari pusat. kita sifatnya, apa yang kita inginkan bisa berjalan. Tapi mereka (pusat) agak sedikit keberatan. Mungkin banyak efeknya di mereka kalau bergabung dengan kita," ucap Taufik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menko Luhut diminta untuk mengintegrasikan moda transportasi di Jabodetabek, agar saling terhubung.

Dia menjelaskan, Presiden ingin moda transportasi di Jabodetabek bisa dikelola oleh satu organisasi, tidak dilakukan oleh BUMN, pemerintah pusat, maupun daerah.

"Jadi jangan pecah-pecah, ada BUMN, ada pemda, ada pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi. Jadi sekarang presiden perintahkan selama satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya, dan kemudian nanti orang gimana bisa membeli karcis terusan, nanti karcis bulanan untuk satu angkutan," ujar Luhut di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Nantinya, Luhut mengundang banyak pakar untuk mendapatkan masukan agar integrasi transportasi di Jabodetabek bisa terwujud.

Dia juga kembali menegaskan, tidak ada BUMN ataupun Pemda yang akan mengurusi integrasi transportasi ini.

"Presiden perintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien. Saya akan undang beberapa pakar-pakar untuk berikan masukan, sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah dari BUMN, dari mana-mana. Jadi struktur aja," kata dia.

Namun demikian, dirinya tidak akan menjadi pemimpin organisasi yang mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.

Menurut dia, ada pihak lainya yang menjadi komando organisasi tersebut, Luhut hanya diminta untuk menyusun dan menyiapkan organisasi.

Luhut Menambahkan, upaya integrasi transportasi ini sebagai upaya untuk mengurangi kendaraan pribadi. Pasalnya, kerugian akibat sektor transpirtasi ini bisa mencapai triliunan rupiah.