Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materiil terhadap undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor perkara 105/PUU-XXI/2023.
Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2023).
"Menyatakan Permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap UUD 1945 ditarik kembali," katanya.
"Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," tambah dia.
Dalam perkara tersebut, pemohon bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda menginginkan agar MK mengubah batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi 30 tahun.
Sekadar informasi, ada sejumlah pihak yang menggugat syarat batas usia capres dan capres ke MK. Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam Perkara 55/PUU-XXI/2023, pihak yang menggugat yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Sidoarjo Muhammad Albarraa.
Kemudian, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika.
Selain itu, MK juga akan membacakan putusan untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023/, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.
Mereka menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi 'persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’.
TERPOPULER
