Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan agar batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon presiden (cawapres) tetap 40 tahun, tetapi memiliki pengalaman di bidang pemerintahan sebagai penyelenggara negara.
Hal itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 yang digugat oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Yohanna Murtika.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Mereka menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi 'persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’.
Para pemohon sendiri meminta agar batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden tetap 40 tahun dengan syarat memiliki bekal pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk maju pada pilpres.
Sekadar informasi, ada sejumlah pihak yang menggugat syarat batas usia capres dan capres ke MK. Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam Perkara 55/PUU-XXI/2023, pihak yang menggugat ialah Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Waub Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Sidoarjo Muhammad Albarraa.
Kemudian, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika.
Selain itu, MK juga akan membacakan putusan untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023/, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.
TERPOPULER
