Ade Armando Minta Maaf Bikin Jogja Gaduh: Sepenuhnya Pandangan Saya

"Bang tidak ada yang salah, abang memang benar biar bisa bedakan dinasti yang mana, lagian Jogja itu atas izin UU bukan maunya sendiri," tulis akun @domin******.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan Ade Armando tersebut mendapat respons dari Sri Sultan Hamengkubowono X, yang juga Gubernur DIY. Ia menilai pernyataan Ade Armando seharusnya juga melihat kepada sejarah panjang provinsi tersebut.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan tentang pemilu di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (23/10/2023). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]

UU Keistimewaan

Ia kemudian merujuk pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18B ayat (1) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Kalau nggak keliru (salah) ya (UUD 1945 pasal 18) yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," katanya.

Dalam UU Keistimewaan DIY, mengamanatkan Raja Keraton Yogyakarta menjadi Gubernur DIY dan Adipati Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIY.

Lantaran itu, Sri Sultan HB X mengembalikannya kepada masyarakat atau siapa pun untuk melihat isi UUD 1945 maupun UU Keistimewaan DIY dalam merespons politik dinasti yang dipermasalahkan Ade Armando.

"Ya (DIY) melaksanakan (UUD 1945 dan UU Keistimewaan) itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaan dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaan-nya itu. Kalimat dinasti atau nggak disitu juga nggak ada, yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan uu yang ada," katanya.