Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menekankan bahwa tidak ada pertentangan antara melanjutkan dan perubahan dari program pemerintah.
"Kami itu mempunyai visi 'Indonesia Unggul'. Ada yang bertanya gini, 'Pak, Indonesia Unggul itu melanjutkan program pemerintah yang sekarang atau perubahan? Menurut saya enggak ada pertentangannya, melanjutkan dan perubahan," ujarnya dalam acara bertajuk "Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa" di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Menurutnya, untuk melanjutkan suatu program maka perubahan juga diperlukan. Sementara mengubah, harus ada yang dilanjutkan.
"Oleh sebab itu ketika saya ditanya tentang itu saya katakan kalau dalam agama Islam itu kita memelihara yang baik dan membangun yang baru kalau ada yang lebih baik. Jadi tidak usah dipertentangkan, tidak mungkin menurut saya hanya melanjutkan atau hanya mengubah. Memang harus jalan tengah," tuturnya.
Konsep memelihara yang baik dan membangun yang baru lebih baik yang diucapkan Mahfud MD tersebut tak lain juga tertera dalam jargon Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama diketahui memiliki jargon al-muahafadzah alal qadhimissholih wal akhdzu bil jadidil ashlah yang berarti menjaga yang lama yang baik kemudian mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik.
Secara spesifik dari visi itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan rakyat.
"Kenapa saya sering mengatakan gini, saudara, hukum di Indonesia ini itu tidak bisa disembunyikan. Memang hukum kita itu compang-camping. Pembuatannya compang-camping, pelaksanaannya compang-camping. Itu hasil SIGI lembaga internasional yang berpusat di Jerman," paparnya.
Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia tidak ada kepastiannya, sehingga menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia masih sekitar 9,7 persen.
Baca Juga: Ajak Para Kiai Pilih 03, Yenny Wahid Ungkap Kesamaan Gus Dur Dengan Mahfud MD
Ia menambahkan untuk Indonesia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
"Caranya? Satu, korupsinya dibuang, ditindak tegas. Kedua, birokrasi-nya jangan bertele-tele. Birokrasi kita itu kadang conflict of interest. Harus penegakan hukum tanpa pandang bulu. strateginya ke atas sikat, apa bisa pak? bisa, asal presidennya mau," tegasnya.
