Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintah bermuatan politik. Dia menegaskan, bansos terus disalurkan karena masih terdapat masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikannya di Airlangga saat menyalurkan bantuan pangan El Nino di Desa Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1/2024).
"Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 2020. Jadi bukan ujug-ujug malah kemarin dihentikan pasca Covid-19, tetap kami melihat di lapangan masyarakat masih banyak membutuhkan," ujar Airlangga.
Baca Juga:
Strategi Minta Balas Budi Tidak Tepat, Pengamat: Kan Sudah Dapat Wagub DKI
Jawaban Tegas Eca Aura Ditanya Soal Alam Ganjar Dekat dengan Fuji: Ngapain Sih
Disebutnya bansos kembali dilanjutkan sejak September 2023 lalu karena melihat kondisi masyarakat di lapangan.
"Kita liat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai. Di sini yang Manggarai Baarat sini yang merupakan lumbung beras di NTT. Namun tadi disampaikan Pak Bupati dengan adanya renovasi waduk, memang tentu pada saat renovasi aliran untuk sementara distop. Namanya juga lagi direnovasi," ujarnya.
Dia pun menilai, pihak yang menyebut pembagian bansos politik, lupa akan peristiwa wabah Covid-19.
"Ya, dia lupa, dia pernah covid di republik ini dan di seluruh dunia," ujarnya.
Diminta Jangan Dipolitisasi
Sebagaimana diketahui, calon presiden Ganjar Pranowo pernah meminta agar bansos tidak dipolitisasi menjelang Pemilu 2024. Ganjar menyebut hal ini dikarenakan bansos merupakan hak dari masyarakat.
"(Bansos) jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya," kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menuturkan, pada tahun politik seperti sekarang ini bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik, di mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya," katanya.
TERPOPULER
