Catatan JATAM, Di Belakang Prabowo-Gibran Ada 22 Pengusaha Berafiliansi dengan Tambang

Selasa, 23 Januari 2024 | 22:24 WIB
Catatan JATAM, Di Belakang Prabowo-Gibran Ada 22 Pengusaha Berafiliansi dengan Tambang
Ilustrasi tiga Bacapres dan Bacawapres di Pilpres 2024. (Suara.com/Ema)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Mereka di antaranya Muhammad Asjad Rasjid (Ketua Umum KADIN 2021-2026/Ketua TPN Ganjar-Mahfud), Sandiaga Uno (Ketua Bapilu PP/Ketua Dewan pakar TPN), Puan Maharani (Ketua DPP PDIP/Ketua DPR RI/Dewan Penasehat TPN), dan Orius Petrus Moedak (Bendahara Umum TPN).

Kemudian, Harry Tanoe (Ketua Umum Perindo), Oesman Sapta Odang (Ketua Umum Hanura), Andi Ridwan Wittiri (Anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan), dan Stevano Rizki Adranacus (Caleg DPR RI dari NTT).

Infografis: Pengusaha tambang di belakang pasangan Ganjar Mahfud. [Dok]
Infografis: Pengusaha tambang di belakang pasangan Ganjar Mahfud. [Dok]

Jatam menilai dengan adanya sejumlah nama yang terafiliasi dengan usaha tambang, kemudian menjadi pendukung di masing-masing capres dancawapres berpotensi membahayak demokrasi.

"Hegemoni oligarki dalam politik semacam pemilu ini akan menghasilkan buah pahit bagi demokrasi. Ia akan dengan mudah mengotak-atik kebijakan dan regulasi, dan pada akhirnya akan dengan mudah menjarah kekayaan alam di tubuh kepulauan Indonesia," kata Melky.

Berbeda dengan Pemilu 2019

Menurut Melky, situasi ini juga tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019. Pada saat itu sebagian calon berlatar belakang pengusaha, begitu juga dengan komposisi tim pemenangannya.

"Tak heran, pasca Pemilu 2019, di mana Jokowi kembali terpilih, ragam kebijakan dan regulasi dibuat untuk mengakomodasi kepentingan oligarki. Sebagian di antaranya, adalah UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba yang sarat dengan kepentingan pebisnis," ujarnya.

"Dua regulasi itu justru memberikan banyak keistimewaan bagi pelaku bisnis pertambangan, mulai dari perpanjangan otomatis perizinan tambang tanpa melalui mekanisme lelang, penghapusan pembayaran royalti 0 persen kepada perusahaan batu bara yang memberikan nilai tambah, hingga ruang kriminalisasi yang besar bagi warga lingkar tambang. Di saat yang sama, pejabat pemberi izin justru dilindungi, dengan menghilangkan pasal pidana ketika izin yang dikeluarkan bermasalah secara hukum," sambungnya.

Selain itu, Jatam juga mengaitkannya dengan dengan Revisi Undang-Undang KPK.

"Alih-alih memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebaliknya justru memberi ruang bagi para pebisnis agar dapat dengan mudah membajak proyek-proyek negara tanpa dapat disentuh secara hukum," ujar Melky.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI