Suara.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD secara resmi bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ia menyampaikan, hal ini sebagai bagian dari etikanya.
Hal itu disampaikan Mahfud melalui live streaming di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).
Ia mengatakan, bahwa dirinya akan bertemu dengan Presiden kemungkinan pada Kamis esok untuk memberikan surat pengunduran dirinya.
"Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima dijadwalkan bertemu presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta secepat pula kami bertemu," kata Mahfud.
Ia menyampaikan, pengunduran dirinya dengan menyampaikan surat bertemu Jokowi itu adalah bagian dari etikanya.
"Kenapa, kami sekali lagi kami harus tidak boleh tinggal gelanggang colong playu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan, dan kesantunan budaya. Nah itulah etika," tuturnya.
Ia mengaku baru akan berbicara panjang lebar usai dirinya bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran diri tersebut.
"Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu dengan bertemu kepada Presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja, dengan itu tadi saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan amit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya," pungkasnya.
Reaksi TPN
Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam merespons positif isu rencana pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Hikam mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu jelas memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).
“Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur, ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/1/2024).
Hikam menyatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan Capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet, bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik.
Ia juga menyoroti, jabatan Cawapres akan membuat aktivitas Mahfud makin sibuk dan rentan terhadap penyalahgunaan isu-isu politik.
“Ini saya melihatnya dari perspektif kepentingan Mas Ganjar. Urgensinya jelas, karena bagaimana pun juga pencalonan Pak Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam dapat menjadi sasaran tudingan empuk dari pihak lawan. Orang kalau jadi Cawapres itu sibuk, dan isu apa saja bisa digoreng. Kalau mundur, bebas dari indikasi kepentingan apa pun,” jelas mantan Menristek pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
TERPOPULER
