Suara.com - Sebanyak tujuh orang dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI yang diduga turut menyeret nama Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Upaya cekal yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ketujuh orang itu telah diterima oleh pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Maka KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap tujuh orang dengan status penyelenggara negara dan swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (5/3/2024).
Ali menyebut pencegahan berlaku selama enam bulan ke depan atau sampai dengan Juli 2024, dan kemungkinan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketujuh pihak yang dicegah di antaranya, Sekjen DPR Indra Iskandar, Hiphi Hidupati (Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI), Tanti Nugroho (Dirut PT Daya Indah Dinamika), dan Juanda Hasurungan Sidabutar (Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada).
Kemudian, Kibun Roni (Direktur Operasional PT Avantgarde Production), Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT Integra Indocabinet), dan Edwin Budiman (swasta).
Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Perkaranya telah ditingkatkan ke penyidikan setelah KPK melakukan gelar perkara.
KPK sampai saat ini belum mengumumkan nama-nama yang dijadikan tersangka. Namun Indra Iskandar, diduga sudah berstatus tersangka.
