Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni. Penjadwalan ulang dilakukan setelah, Sahroni mengkonfirmasi tidak bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (8/3/2024).
Sahroni dipangggil penyidik KPK sebagai saksi untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Kami meyakini bahwa saksi akan koperatif, ya. Karena itu bagian dari proses agar lebih jelas perbuatan dari tersangka SYL ini. Tinggal nantikan waktunya kapan, tapi kami juga pasti akan menjadwal ulang dengan kembali mengirim surat panggilannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (8/3/2024).
Ali menyebut, keterangan Sahroni sangat penting bagi penyidik untuk mengungkap dugaan pencucian uang SYL.
"Kami sangat berharap saksi ini bisa hadir karena keterangannya bisa dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, dan kami meyakini bahwa pak Sahroni pasti akan kooperatif dan membantu tim penyidik KPK," katanya.
Sebagaimana diketahui, pada sidang perdana SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terungkap dalam dakwaan Jaksa KPK, terdapat uang sebesar Rp 40 juta mengalir ke Partai NasDem.
Dalam dakwaan disebutkan uang itu bersumber dari Setjen Kementan yang diberikan dalam tiga kali, pada 2020 sebesar Rp 8.300.000, pada 2021 sebesar 23 juta, dan tahun 2002 sebesar Rp 8.823.500.
Kasus SYL
SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.
Baca Juga: Dalih Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK di Kasus SYL, Sahroni NasDem: Suratnya Baru Datang Kemarin
Ketiganya diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi.
SYL selaku menteri saat itu, memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 juta sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan.
Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang di-mark up atau digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Kasus korupsi yang menjerat Syahrul terjadi dalam rentang waktu 2020-2023. Dalam dakwaan Jaksa KPK saat persidangan SYL disebut melakukan korupsi sebesar Rp 44,5 miliar.
