Suara.com - Meski masih sembilan bulan lagi, Musyawarah Nasional atau Munas Golkar sudah mulai hangat. Sejumlah nama disebut akan menjadi kandidat kuat menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Beberapa nama yang mencuat adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, Bahlil Lahadalia. Nama Presiden Jokowi juga mulai santer disebut akan merapat ke partai beringin.
Aktivis 98 Sahat Simatupang mengatakan, peluang Airlangga Hartarto kembali memimpin Partai Golkar terbuka lebar karena hasil suara Golkar di Pemilu 2024 meningkat.
Namun, Sahat menilai nama Jokowi akan menjadi penghalang Airlangga kembali memimpin Golkar. Selain itu, bukan tak mungkin nama Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto tiba-tiba muncul.
"Memang saat ini Titiek caleg DPR terpilih Partai Gerindra. Namun jangan lupa Titiek sejatinya adalah kader Partai Golkar. Tak ada hal yang tak mungkin di Golkar," katanya kepada Suara.com, Kamis (14/3/2024).
"Bisa saja Titiek mundur dari Partai Gerindra usai dilantik sebagai anggota DPR terpilih dan langsung bergabung kembali ke Golkar untuk persiapan maju menjadi Ketua Umum di Munas yang dijadwalkan Desember 2024," sambung Sahat.
Menurut Sahat, koalisi Gerindra dan Partai Golkar akan menjadi penjaga pemerintahan pasca jabatan Jokowi sebagai presiden berakhir pada Oktober 2024, karena akan berhadapan dengan kekuatan oposisi yang sudah dirancang PDI Perjuangan.
Sahat menambahkan, jika KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo-Gibran, maka seketika itu Prabowo akan berkepentingan menjadikan Golkar sebagai mitra koalisi yang paling solid.
"Karena kedekatan ideologi Gerinda yang motor utamanya Prabowo dengan Golkar bentukan orde baru. Lebih mudah bagi Prabowo mengendalikan Golkar jika dipimpin Titiek Soeherto, ketimbang Golkar dipimpin Airlangga Hartarto apalagi Jokowi." ungkap Sahat.
Sahat melihat kemungkinan Titiek akan kembali ke Golkar karena Prabowo berkepentingan besar mengendalikan partai beringin demi menjaga koalisi Gerindra dan Golkar pasca kekuasaan Jokowi berakhir.
"Juga ada tujuan besarnya yaitu agar agenda amandemen UUD 1945 berjalan mulus di MPR jika Partai Golkar dipimpin Titiek Soeharto," kata Sahat.
