Suara.com - Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai majelis hakim konstitusi menunjukkan sikap kritis dalam menangani sengketa Pilpres 2024.
Pasalnya, Siti menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini tidak hanya mempersoalkan angka perolehan suara masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden.
Hal itu terbukti dari sikap majelis hakim yang menghadirkan empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui pembagian bantuan sosial (bansos).
“Keterangan 4 pembantu presiden bisa menyempurnakan informasi dan data MK. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan beberapa hakim MK tak hanya mewakili tuntutan dan dalil para pemohon, tapi juga fakta empirik di lapangan,” kata Siti kepada Suara.com, Selasa (9/4/2024).
“MK kali ini tak terjebak hanya sekadar angka perolehan suara, tapi lebih dari itu juga proses pemilu yang dianggap unsur krusial dan substansial,” tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Majelis juga menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi lima yang penting didengarkan oleh Mahkamah, bukan berarti kami mengakomodir permintaan pemohon satu dan dua," kata Ketua MK Suhartoyo, di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Menurutnya, pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah. Dia menegaskan nantinya pihak terkait, termohon, dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP.
Baca Juga: Beda Pendidikan Megawati dan Menag Yaqut: Sama-sama Resah Tulis Opini Pemilu di Media Online
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
