REGIONAL:
Suara.com - Ganjar Pranowo menilai penambahan pos kementerian di kabinet Prabowo-Gibran tidak cocok dengan semangat perjuangan bangsa jika penambahan tersebut karena alasan bagi-bagi jabatan.
"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam Undang-Undang," kata Ganjar usai acara Halal Bihalal Barikade 98' di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).
Capres nomor urut 3 pada Pilpres 2024 itu menilai sebaiknya kabinet diisi oleh figur yang ahli di bidangnya.
"Yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespons perubahan-perubahan yang sekarang," ungkap Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan bahwa ada aturan berdasarkan Undang-Undang tentang jumlah pos kementerian.
"Setahu saya, Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan Undang-Undang," jelas Ganjar.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa kementerian bukan merupakan tempat untuk balas budi bagi para pendukung Prabowo.
"Mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan, maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ," ujar Ganjar.
Untuk diketahui, kabinet Prabowo-Gibran disebut-sebut akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik untuk dilakukan.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
TERPOPULER
