REGIONAL:
Suara.com - Ganjar Pranowo ikut berkomentar soal wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah pos kementerian menjadi 40 kursi.
Kalau Prabowo sampai mengubah regulasi demi mewujudkan wacana tersebut, justru akan memancing pertanyaan publik.
Baca Juga:
Wacana Tambah Pos Kementerian Jadi 40, Yusril Sebut Prabowo Bisa Terbitkan Perppu Usai Dilantik
Ganjar menilai, publik bakal curiga Prabowo tengah menerapkan politik komodasi.
"Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana (politik akomodasi). Wong sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi?," kata Ganjar ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Ganjar mengungkapkan, jumlah kementerian itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Dalam regulasi itu diatur jumlah kementerian maksimal 34 kursi.
"Kalau kementerian negara UU-nya sudah ada, tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah menjalankan peraturan perundang-undangan di dalam peraturan perundang-undangan kalau tidak salah saya lupa persis pasalnya itu sudah ditentukan jumlahnya sehingga kita tidak bisa mengubah kecuali peraturannya diubah," ungkapnya.
Ia menyampaikan, jika ada pihak yang tak mau mengikuti adanya aturan tersebut maka hal tersebut tak boleh dilakukan.
"Kalau orang mengikuti itu maka atau membuat sendiri aturan maka melanggar UU nggak boleh," tuturnya.
Kendati demikian, sebagai orang politik, Ganjar mengaku paham jika Prabowo-Gibran ingin menambah kementerian menjadi 40 kursi.
"Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," terangnya.
Isu 40 Kementerian
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40 untuk ke depannya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai justru baik adanya hal tersebut.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habibur di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
TERPOPULER
