Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan APBN mampu membiayai program-program prioritasnya. Contohnya seperti untuk program makan siang dan susu gratis untuk pelajar, dan program perbaikan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan para investor asing, praktisi ekonomi, dan perwakilan negara asing di Doha, Qatar, Rabu (15/5/2024).
Dalam kesempatan itu Prabowo juga optimistis dia mampu menjaga defisit APBN tak lebih dari 3 persen saat mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritasnya itu.
“Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu,” kata Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta.
Indonesia kata dia, merupakan salah satu negara di dunia yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya rendah.
Selain itu Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola fiskalnya.
“Ya tiga persen, tetapi angka tiga persen itu juga sesuatu yang arbitrer. Tidak banyak negara yang menetapkan batas itu, tetapi Indonesia negara yang punya tradisi untuk selalu berhati-hati dalam mengelola fiskalnya," katnya.
"Indonesia, saya pikir, merupakan salah satu negara yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya rendah di dunia. Dan, saat ini, saya pikir ini saatnya untuk lebih berani, tentunya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” Prabowo menambahkan.
Dia melanjutkan ada beberapa strategi untuk mengelola anggaran sehingga dapat digunakan dengan maksimal, termasuk untuk membiayai program makan siang gratis dan susu gratis.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Mau Pisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR
“Kami menghitung itu, dan ada metode untuk refocusing dan mengurangi anggaran untuk program yang tidak esensial. Ini adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, pengaturan dan manajemen yang baik,” kata Prabowo.
Dia melanjutkan pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah menerapkan digitalisasi dan komputerisasi dalam berbagai layanan pemerintahan, termasuk juga untuk pengadaan. Prabowo pun bertekad untuk melanjutkan itu karena digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, serta menekan kebocoran anggaran.
“Kami dapat menghemat banyak uang dengan memangkas yang tak perlu, dan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, ya kami sangat percaya diri,” kata Prabowo.
