Apalagi, Rasyidi juga tak ingin kasus hukum yang terjadi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013 terulang lagi. Saat itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono terbukti melakukan korupsi pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp1 triliun.
“Untuk menghapus itu dari daftar aset, pada prinsipnya DPRD DKI Jakarta tidak masalah. Artinya bisa saja dilakukan," jelas Rasyidi.
