Ini Alasan Masuk Akal Buruh Tolak Tapera, Said Iqbal Desak Jokowi Segera Cabut PP 21 Tahun 2024 dalam 7 Hari

Suara.com - Massa buruh dari berbagai elemen memenuhi kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6/2024).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan dirinya mendesak agar pemerintah mencaut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dalam 7 hari kedepan.

“Tapera harus dicabut segera dalam kurun waktu 1x7 hari,” kata Said Iqbal, Kamis.

Iqbal mengatakan, ada beberapa alasan yang melatari soal desakannya terhadap pencabutan tentang Tapera, di antaranya tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera.

“Tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI Polri, ASN mendapat rumah,” katanya.

Iqbal mengatakan, pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah tidak masuk dalam logika. Ia menjabarkan soal cara peghitungan upah untu Tapera dengan upah yang dibawah nominal layak.

“Ini programnya adalah perumahan dengan rata rata upah Rp 3,5 juta, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu,” katanya.

“Setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya Rp25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” tambahnya.

Iqbal mengatakan, dengan jumlah nominal potongan tersebut, untuk membayarkan uang DP rumah. Maka itu, Iqbal merasa bingung dengan ide pemerintah soal Tapera.

“Untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup, jadi Tapera di desain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?,” ucap Iqbal.

Iqbal secara tegas menolak usulan pemotongan upah buruh sebesar 2,5 persen untuk Tapera lantaran selama ini sebelum ada Tapera, para buruh sudah dipotong sebayak 12 persen.

“Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 pajak, jaminan hari tua 2 persen, skrng Tapera 2,5 persen total mendekati hampir 12 persen,” ucapnya.

Iqbal kemudian mmendesak, jika pemerintah tidak segera mencabut kebijakan tersebut, pihaknya tidak akan segan melakukan aksi yang lebih besar. Bahkan bukan hanya di Jakarta, namun seluruh wilayah Indonesia.

“Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yng lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.