Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah tidak pernah berniat merampas tanah masyarakat dalam pembangunan IKN. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak mendasar.
Hal ini disampaikan oleh Basuki merespons tudingan koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur (Kaltim) yang menyebut pemerintah telah menjalankan rencana perampasan tanah milik warga.
"Perampasan apa? Apa itu permpasan gak ada, enggak ada istilah itu," ujar Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengerjaan proyek IKN Nusantara.
"Arahannya pak Presiden itu utamakan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Ia pun mengaku heran ada pihak yang menyebut pemerintah melakukan perampasan dalam proyek IKN.
"Loh bukan membantah saya gak ngerti itu gak ada istilah perampasan," ucapnya.
Di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengingatkan bahayanya menggunakan istilah perampasan.
"Itu istilah baru yang mengerikan itu," pungkasnya.