Dipanggil DPR usai Pusat Data Nasional Dibobol Hacker, Menkominfo Ogah Gubris Wartawan: Jangan Dihalangin Dong!

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Kamis, 27 Juni 2024 | 17:00 WIB
Dipanggil DPR usai Pusat Data Nasional Dibobol Hacker, Menkominfo Ogah Gubris Wartawan: Jangan Dihalangin Dong!
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat datangi DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mendatangi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) sore untuk memberikan penjelasan soal kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware. 

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Budi tiba di Gedung Nusantara II DPR RI pada pukul 16.16 WIB. Nantinya Budi akan rapat bersama Komisi I DPR RI menjelaskan soal peretasan PDN. 

Awak media pun langsung menyerbu Budi. Mereka memberondong pertanyaan kepada Budi sebelum rapat dimulai. Namun Budi enggan memberikan keterangan kepada awak media yang meliput. 

"Bahas apa pak?" tanya awak media. 

"Nanti ya sabar dulu," kata Budi sambil terus melanjutkan langkahnya. 

Tak puas, awak media kembali bertanya lagi kepada Budi. Kali ini dirinya ditanya soal adanya desakan mundur dari jabatan pasca PDN diretas. 

Budi lagi-lagi tak menggubrisnya. 

"Nanti dulu ya, jangan dihalangin dong," lanjut Budi. 

Budi hanya membenarkan kalau rapat bersama Komisi I DPR RI akan membahas persoalan peretasan PDN. Ia pun kemudian langsung bergegas masuk ke dalam ruangan rapat Komisi I DPR RI. 

Rapat Bersama 

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, jika pihaknya menjadwalkan rapat bersama Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas terkait kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware. 

"Kamis, besok, ya," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). 

Menurutnya, pihak yang akan dipanggil untuk rapat klarifikasi ini yang berkaitan dengan keamanan siber. 

"Kominfo, BSSN, mungkin ada beberapa pihak lain yg memang mengurusi teknologi siber securitynya dalam siber security pusat data nasional kita," katanya. 

Ia mengaku pihaknya akan mendalami terkait adanya kasus peretasan PDN tersebut. Pasalnya akhir-akhir hanya mendengar penjelasan dari media. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pusat Data Nasional Dijebol Hacker, Menko Polhukam: Saya Kira Semua Masih Normal

Pusat Data Nasional Dijebol Hacker, Menko Polhukam: Saya Kira Semua Masih Normal

News | Kamis, 27 Juni 2024 | 00:05 WIB

Minta Tebusan Uang 8 Juta Dolar AS, ORI Minta Peretas Pusat Data Nasional Segera Ditangkap: Ganggu Negara Kita!

Minta Tebusan Uang 8 Juta Dolar AS, ORI Minta Peretas Pusat Data Nasional Segera Ditangkap: Ganggu Negara Kita!

News | Rabu, 26 Juni 2024 | 01:10 WIB

Peretas Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Kata Maruf Amin usai PDNS 2 Dibobol Hacker

Peretas Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Kata Maruf Amin usai PDNS 2 Dibobol Hacker

News | Selasa, 25 Juni 2024 | 20:36 WIB

Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti

Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti

News | Senin, 24 Juni 2024 | 17:52 WIB

Terkini

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:32 WIB

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:16 WIB

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:29 WIB

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:16 WIB

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:06 WIB

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:57 WIB

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:34 WIB

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB