Dicopot Gegara Kasus Asusila, Jokowi Diberi Waktu Seminggu Ganti Ketua KPU Hasyim Asyari

Suara.com - Buntut kasus asusila, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akhirnya dijatuhi sanksi keras berupa pemberhentian tetap. Sanksi berat itu dijatuhkan dalam sidang pelanggaran kode etik atas teradu Hasyim Asy'ari yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini. 

"Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Imum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.

Sanksi pemberhentian itu setelah Hasyim dilaporkan telah melakukan tindakan asusila kepada seorang wanita yang bertugas sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Terkait sanksi yang diijatuhkan oleh DKPP, Presiden Jokowi diminta untuk mencari pengganti Hasyim Asy'ari di kursi pimpinan KPU RI. Jokowi diberi waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti putusan DKPP.

Dalam sidang putusan ini, DKPP juga memerintahkan agar Bawaslu untuk mengawasi kasus etik Hasyim Asy'ari. 

Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Heddy dengan empat anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, J Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Chat Genit Ketua KPU

Dalam sidang tersebut, terungkap rayuan maut Hasyim Asy'ari kepada korban lewat pesan singkat. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah.

Tio mengungkapkan bahwa pengadu merasa Hasyim memiliki intensi untuk mendekatinya sejak awal bertemu.

Pasalnya, pada bukti yang disampaikan ke DKPP, pengadu menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khususnya melalui pesan singkat.

"Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus pada pengadu melalui percakapan 'pandangan pertama turun ke hati' emoji peluk," ujar Tio. 

Terbukti Langgar Etik

Dalam pertimbangan putusan yang dibaca Dewi, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar KEPP.

Diketahui, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) mewakili terduga korban melaporkan Hasyim ke DKPP.

Hasyim diadukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan dugaan tindak asusila. Tindak asusila ini diduga dilakukan Hasyim terhadap perempuan yang bertugas sebagai PPLN pada pelaksanaan Pemilu 2024.