Ahmad Syaikhu Undang Ketum PSI ke Markas PKS, Jadi Ajang Klarifikasi Soal Polemik Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol?

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 08 Juli 2024 | 12:03 WIB
Ahmad Syaikhu Undang Ketum PSI ke Markas PKS, Jadi Ajang Klarifikasi Soal Polemik Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol?
Kaesang Pangarep dengan ayahnya Presiden Jokowi. [Instagram Kaesang]

Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep serta jajaran partainya akan berkunjung ke Kantor DPP PKS, pada Senin (8/7/2024) sore. Pertemuan itu untuk memenuhi undangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, mengatakan dalam pertemuan ini nantinya sebagai ajang silaturahmi biasa saja.

"Mas Kaesang menuhi undangan Ustad Ahmad Syaikhu. Silahturahmi saja dengan jajaran DPP PKS," kata Sigit kepada Suara.com, Senin (8/7/2024).

Saat ditanya apakah dalam pertemuan ini sebagai ajang klarifikasi PKS terkait pernyataan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi yang sempat menyebut Presiden Jokowi menawarkan Kaesang ke partai-partai untuk Pilkada, Sigit tak menjawab secara detil.

"Saya kurang tahu apakah akan ada pembahasan soal pernyataan itu. Kita tunggu saja nanti setelah pertemuan," ungkapnya.

Namun, Sigit mengatakan dalam pertemuan nanti tak tertutup kemungkinan untuk membahas terkait penjajakan soal Pilkada 2024.

"Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada pembahasan tentang Pilkada dan hal-hal yang terkait dengan itu," pungkasnya.

Bantahan Kaesang

Sebelumnya Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dengan tegas membantah klaim Sekjen PKS Aboe Bakar Habsyi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai politik untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta.

baca juga

"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik" kata Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Menurut Kaesang, kewenangan untuk mengusung calon ada pada ketua umum partai. Ia justru menuding pernyataan Sekjen PKS Habib Abie Bakar Al Habsyi ingin menutup pintu koalisi antara PKS dan PSI.

Kaesang menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan diusung. Dengan tegas dia meminta agar tidak membawa-bawa nama Jokowi terkait Pilkada.

"Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," kata Kaesang.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kaesang Jadi Calon Terkuat Gubernur Jateng, Kalahkan Kapolda dan Bambang Pacul

Kaesang Jadi Calon Terkuat Gubernur Jateng, Kalahkan Kapolda dan Bambang Pacul

Kotak Suara | Senin, 08 Juli 2024 | 11:35 WIB

Kaesang Bersama Elite PSI Akan Bertandang ke PKS Sore Ini, Bahas Penjajakan Pilkada?

Kaesang Bersama Elite PSI Akan Bertandang ke PKS Sore Ini, Bahas Penjajakan Pilkada?

News | Senin, 08 Juli 2024 | 11:33 WIB

Hamil Besar, Erina Gudono 'Langgar' Aturan Kirab 1 Suro? Ini Faktanya!

Hamil Besar, Erina Gudono 'Langgar' Aturan Kirab 1 Suro? Ini Faktanya!

Lifestyle | Senin, 08 Juli 2024 | 11:21 WIB

6 Nama Bakal Cagub Jakarta Versi PSI Jakbar, dari Grace Natalie hingga Deddy Corbuzier

6 Nama Bakal Cagub Jakarta Versi PSI Jakbar, dari Grace Natalie hingga Deddy Corbuzier

Kotak Suara | Senin, 08 Juli 2024 | 10:19 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×