"Melalui surat itu, anggaran pekerjaan retrofit sistem blowing PLU Bukti Asam menjadi Rp 75 miliar," kata Alex.
Kemudian, Nehemia dan Erik menyiapkan data spesifikasi teknis dan harga penawaran blower tipe F149 yang telah di-markup sebesar Rp 74,9 miliar. Anggaran ini dijadikan sebagai dasar perubahan dokumen KKP ke-3.
"Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa di BUMN. Proses lelang pengadaan dilsanakan Oktober-November 2018 dengan pemenrang PT TEI," ucap Alex.
Dari penelusuran penyidik, Nehemia memberikan sejumlah uang kepada pihak di PT PLN. Budi menerima uang Rp 750 juta. Sepanjang 2015 hingga 2018, Budi juga menerima gratifikasi sekitar Rp 6 miliar. Uang ini telah disita dan dimasukan ke rekening penampungan perkara KPK.
Beberapa pihak lain yang menerima aliran dana pengerjaan proyek ini yakni Mustika Rp 75 juta, Fritz Rp 10 juta, Handoko selaku pejabat pelaksana pengadaan menerima Rp 100 juta.
Kemudian, Riswanto selaku pejabat pelaksana pengadaan menerima Rp 65 juta. Nurhapi Azamiri selaku pelaksanaan pengadaan menerima Rp 60 juta. Kemudian, Feri Setiawan selaku pejabat perencana pengadaan menerima Rp 75 juta.
Kemudian Wakhid, Rahmat Saputra dan Nakhrudin selaku penerima barang masing-masing menerima Rp 10 juta. Riski Tiantolu selaku penerima barang menerima Rp 5 juta. Terakhir, Andri Fajriyana selaku penerima barang menerima Rp 2 juta.
"Kerugian negara yang timbul sekitar Rp 25 miliar," ucapnya.
Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca Juga: PLN Sukses Layani Listrik Tanpa Kedip Selama Gelaran MXGP Seri 2 Lombok
