Dihukum 10 Tahun Bui, SYL: Ini Bukan Bagi-bagi Proyek dan Izin Impor Ratusan Triliun

Suara.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut kasus gratifikasi dan pemerasan yang menjeratnya tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti izin impor ataupun bagi-bagi proyek.

Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru mengaitkan dengan pembelian barang-barang yang sumber uangnya bukan dari hasil korupsi.

"Saya ingatkan ini bukan (bagi-bagi) proyek, ini bukan rekomendasi-rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun, kalau saya mau korupsi ini bukan, yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain," kata SYL di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL juga menyatakan tak pernah memegang atau menerima uang yang tertera dalam dakwaan jaksa. Dia menegaskan semua pembayaran dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan aturan yang ada. 

"Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada," ucap SYL.

Terlepas dari itu, SYL berharap kasus yang melibatkannya ini tak membuat para pejabat negara lainnya takut untuk mengambil kebijakan. Sebab, kebijakan yang diambilnya diklaim sangat beresiko tinggi. Namun, semuanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat," ucap SYL.

"Kamu adili saya di saat Indonesia normal, kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada," tandas dia.

SYL Divonis Ringan

Har ini, SYL dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp300 juta subsider kurungan empat bulan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, SYL juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14,1 miliar ditambah USD30 ribu dalam waktu satu bulan.

"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaska, jika tidak cukup maka dipidana 2 tahun," tambah Rianto.

Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK menuntut mantan Menteri Pertanian SYL dihukum pidana penjara selama 12 tahun karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.