Agar Rantai Nepotisme Putus, Aktivis Feminis Didesak Jadi Relawan Tokoh Perempuan di Pilkada DKI

Chandra Iswinarno | Lilis Varwati | Suara.com

Minggu, 14 Juli 2024 | 10:02 WIB
Agar Rantai Nepotisme Putus, Aktivis Feminis Didesak Jadi Relawan Tokoh Perempuan di Pilkada DKI
Peneliti Politik BRIN Prof Siti Zuhro. (Antara/Zuhdiar Laeis)

Suara.com - Organisasi perempuan serta aktivis feminis diminta menggalang dukungan untuk tokoh perempuan yang layak diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.

Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan bahwa gerakan itu penting demi mendorong eksistensi perempuan di Pilkada Jakarta.

"Menurut saya memang aktivis-aktivis perempuan di organisasi-organisasi perempuan, secara tidak langsung maupun langsung, tunjukkan lah keberpihakan kepada kaum perempuan. Tentu untuk calon-calon yang memiliki kualitas, kualifikasi untuk dimajukan dalam Pilkada Jakarta, itu penting ya menurut saya," kata Siti kepada Suara.com, dihubungi Jumat (13/7/2024).

Menurut Siti, gerakan organisasi dan kelompok aktivis diperlukan karena publik bisa jadi tidak mendapatkan pilihan calon pemimpin perempuan bila hanya menunggu partai politik yang mengusungnya.

Kondisi tersebut yang telah terlihat saat ini, di mana bursa bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pilkada Jakarta masih didominasi tokoh laki-laki.

"Kalau kita nunggu kemurahan hati dari partai-partai politik, dari para elit politik kayaknya susah gitu, sulit. Maka memang harus ada keberpihakan dari kaum perempuan itu sendiri yang melihat memang ada calonnya lalu ada relawannya," tuturnya.

Tentunya, lanjut Siti, tokoh perempuan yang didorong maju ke Pilkada Jakarta harus benar-benar sosok berkualitas, bukan sekadar mengandalkan popularitas. Menurutnya, ada banyak politisi perempuan yang juga memiliki elektabilitas, integritas, hingga rekam jejak yang bagus sehingga cocok diusung sebagai calon pemimpin Jakarta.

Cara seperti itu disebut juga sebagai upaya unthk memutus nepotisme dalam pencalonan pemimpin di daerah, kata Siti.

"Ini saatnya kita memutus mata rantai nepotisme. Kita unggulkan kualitas perempuan yang tidak nepotis. Tidak hanya karena alasan kekerabatan atau anak atau apanya tokoh besar. Tapi memang calon perempuan ini berkualitas," ujarnya.

Apabila dorongan dari relawan kuat, menurut Siti, para elit politik pada akhirnya juga akan melirik, mempertimbangkan, hingga mengusung tokoh perempuan. Gerakan tersebut masih sempat dilakukan saat ini, mengingat pencalonan cagub dan cawagub Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih ada waktu sekitar satu bulan lagi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gubernur dan Wagub Jakarta Selalu Laki-Laki, Benarkah Masyarakat Tak Terbiasa Dipimpin Perempuan?

Gubernur dan Wagub Jakarta Selalu Laki-Laki, Benarkah Masyarakat Tak Terbiasa Dipimpin Perempuan?

News | Minggu, 14 Juli 2024 | 09:25 WIB

Tokoh Perempuan Kalah Eksis di Pilkada Jakarta, Pengamat: Elite Politik Terkotak Pikiran Maskulin

Tokoh Perempuan Kalah Eksis di Pilkada Jakarta, Pengamat: Elite Politik Terkotak Pikiran Maskulin

News | Jum'at, 12 Juli 2024 | 22:26 WIB

Usul Sylviana Murni dan Risma Duet Maut di Pilkada Jakarta, Siti Zuhro: Saatnya Perempuan Turun Gunung!

Usul Sylviana Murni dan Risma Duet Maut di Pilkada Jakarta, Siti Zuhro: Saatnya Perempuan Turun Gunung!

Kotak Suara | Jum'at, 12 Juli 2024 | 19:46 WIB

Terkini

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB